Kasus Gagal Ginjal Akut, Ombudsman Sebut Kemungkinan Sanksi Pidana Bagi Perusahaan Farmasi

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan, proses hukum pidana bisa saja dikenakan kepada perusahaan yang tak mau sejalan dengan ketentuan yang sudah diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga menyebabkan kasus gagal ginjal akut.

"Mungkin juga tahapan yang lain akan ada proses-proses hukum apakah pidana atau apapun yang bisa dikenakan pada mereka (perusahaan farmasi)," ujar Robert dalam konferensi pers virtual, Selasa (25/10/2022).

Robert juga menjelaskan, BPOM berhak melakukan sanksi administratif kepada perusahaan farmasi yang terbukti tidak menjalankan ketentuan produksi obat-obatan yang sudah ditentukan.

Termasuk jumlah takaran senyawa kimia berbahaya yang bisa menyebabkan keracunan seperti saat ini.

BPOM juga dituntut untuk melakukan pengawasan lebih ketat dan proaktif agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali.

"Kalau kemudian ini (standar pelayanan dan pengawasan) sudah diubah dan ternyata masih juga ada perusahaan yang melanggar, ada perusahaan yang tidak sejalan dengan ketentuan yang ada, maka sanksi administratif itu bisa dilakukan oleh BPOM," tutur Robert.

Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan melaporkan kasus gangguan ginjal akut misterius (acute kidney injury/AKI) di Indonesia sudah mencapai 245 kasus yang tersebar di 26 Provinsi per 23 Oktober 2022.

Sedangkan, angka kematian akibat keracunan obat ini mencapai 141 anak dan balita.

Penderitanya masih didominasi oleh balita, dengan rincian 25 kasus diderita oleh anak-anak berusia kurang dari 1 tahun, 161 kasus diderita oleh anak usia 1-5 tahun, 35 kasus diderita oleh anak usia 6-10 tahun, dan 24 kasus diderita oleh anak usia 11-18 tahun.