Kotak Pandora Buku Hitam Sambo

Kasus Sambo ibarat puncak gunung es, bersangkut paut dengan begitu banyak kasus yang melilit tubuh Polri. Kemunculan kasus tersebut seperti membuka kotak Pandora.

Dari kotak itu muncul diagram jaringan 303 yang begitu mengejutkan. Sekaligus menjawab banyak pertanyaan publik tentang dugaan asal muasal kekayaan para elite polisi.

Jika kejahatan itu lahir dari elite, ini bisa menjelaskan mengapa Tri Brata, bahkan Pancasila tak berkutik sebagai doktrin moral para abdi negara itu.

Pada akhirnya program Polri Presisi menjadi jargon kosong, ketika internalisasi nilai-nilai profesionalitas, humanis, pengayom publik dibantah oleh perilaku bobrok para elitenya sendiri.

Terbukanya kotak Pandora “kejahatan para petinggi Polri” sekaligus juga berdampak pada 450.000 anggota korsa lainnya. Termasuk sedikit dari polisi-polisi yang berdedikasi, dan berhati nurani seperti sosok Hoegeng.

Ruang digital dan kehadiran Negara

Berita terkuaknya isu bunker yang berisi uang miliaran rupiah dari konsorsium 303 kaisar Sambo, julukannya dalam imperium judinya, sempat menjadi polemik.

Apalagi kemudian dibantah sendiri oleh tim penyidik dari institusi internal Polri. Ketika itu sempat muncul wacana, mengapa tidak melibatkan lembaga independen dalam penyidikan temuan bunker tersebut, sehingga netralitasnya diragukan.

Begitu juga beredarnya diagram-diagram konsorsium 303, melibatkan begitu banyak petinggi Polri dan para pengusaha sipil yang masuk dalam lingkarannya. Berita itupun dengan cepat menghilang.

Namun yang menarik dari kemunculan fenomena diagram adalah, bahwa institusi Polri sepertinya “cuek bebek” menanggapi kemunculan berita itu, menganggapnya hoaks.

Padahal diagram begitu detail membeberkan jaringan konsorsium 303, lengkap dengan struktur yang begitu detail, termasuk nama-nama petinggi Polri lengkap dengan jabatannya.

Makin menarik lagi, ketika kemunculan berita tidak dikonfirmasi-ditindaklanjuti layaknya temuan dugaan teroris yang biasanya begitu intens dilakukan, hingga melibatkan satuan polisi siber. Bukti nyata keberadaan negara dalam ruang digital.

Padahal, menurut pakar kriminolog Jewkes dan Yar, computer-related crime adalah old wine in a new bottle. Artinya segala kejahatan yang ada di dunia nyata yang kemudian mendapatkan ‘nafas baru’ di dunia digital dapat dianggap sebagai bagian dari kategori ini.

Seperti penyebaran video porno, judi online, penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, hingga ujaran kebencian.

Bukankah polisi siber termasuk dalam Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber), lembaga penegak hukum yang berkenaan dengan kejahatan/tindak kriminal yang ada di dunia maya.

Apalagi dalam konteks realitas kehidupan saat ini yang sangat figital atau fisik-plus-digital, seperti dijelaskan oleh Stillman, kehidupan di mana garis antara dunia nyata dan dunia digital sangat kabur.

Namun ketika polisi siber berhadapan dengan kasus yang melibatkan institusi dan personelnya sendiri justru menjadi “macan ompong”.

Sehingga independensi polisi siber pun patut dipertanyakan dalam konteks membongkar “musuh dalam selimut” di tubuh Polri sendiri. Kuat dugaan ada pihak internal yang membobol rahasia “dapur hitam” Polri.

Banyak pihak berkeyakinan, jika begitu detail diagram itu berisi data rahasia, mengapa hanya diangga sebagai “angin lalu”.

Ilihan ini, diyakini sebagai kontra informasi dari institusi Polri untuk membuat bocoran informasi rahasia itu hanya hoaks yang direkayasa. Tapi siapapun penyebar hoaks patut diselidiki, jika perlu ditangkap.

Apa motif yang mendasari praktik kejahatannya yang membuat Polri terkena karma buruk sebagai institusi kotor, dengan citra buruk.

Namun sekali lagi, bagaimana bentuk reaksi Polri bertindak dalam kasus ini menjadi jawaban tidak langsung atas misteri kotak Pandora di tubuh institusi Polri.

Terutama semenjak kasus Sambo tak dapat membuktikan Polri sebagai institusi bersih yang sedang melakukan reformasi, transformasi besar-besaran melalui Program Polri Presisi.

Buku hitam Sambo

Dalam setiap kehadirannya di ruang sidang, Sambo selalu terlihat membawa sebuah buku hitam. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi.

Menurut pengamat, buku hitam itu adalah sebuah “kotak Pandora”. Berisi begitu banyak nama, peristiwa dan catatan yang dapat menyeret siapa saja para petinggi institusi Polri, dan lainnya yang pernah terlibat dalam urusan kotor, yang paling tidak diketahui oleh mantan Kadiv propram Ferdy Sambo ketika masih menjabat.

Buku itu sekaligus menjadi semacam bentuk “ancaman” terselubung yang dialamatkan pada siapapun yang pernah terlibat praktik kotor dan melewati screening Sambo sebagai Kadiv Propam.

Dugaan ini muncul mengingat begitu banyak kejanggalan kasus Sambo sejak skenario pertama Duren Tiga yang dengan mudah diganti skenario kedua di Magelang ketika terbongkar.

Begitu juga ketika Sambo, PC dan para saksi di belakang Sambo, termasuk dukungan pengacara yang “memaksakan” upaya pengurangan hukuman berat atas Sambo Cs.

Institusi Polri sedang pusing tujuh keliling, menemukan kembali performa dan netralitas Polri sebagai institusi negara yang mengayomi publik, menjaga keamanan dan menjadi abdi rakyat sebagai representasi para polisi.

Persoalannya adalah mana yang harus didahulukan, antara menjaga korsa dari pencemaran nama baik atas tindakan para oknum, atau menyampaikan kebanaran kasus secara transparan.

Ini keputusan sangat sulit, karena begitu banyak “sandera” tindak kejahatan yang harus ditutup-tutupi.

Dalam kasus Sambo, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, blak-blakan mengungkapkan kecurigaannya, ada nama-nama Jenderal Polisi yang terima menerima gratifikasi dan namanya tersimpan dalam Buku Hitam Sambo (Kompas.com - 23/10/2022).

Ini yang menjadi pangkal mengapa “kaisar Sambo” begitu sulit dijungkirbalikkan dari singgasananya, meskipun tak lagi berpangkat.

Secara spesifik bahkan diungkap Sugeng, “Saya menerawang bahwa Sambo punya catatan buku hitam soal jenderal-jenderal polisi yang menerima uang perlindungan dari usaha tambang ilegal, sehingga tidak ditindak.”

Pernyataannya meskipun hanya dugaan tentu saja bukan tanpa alasan, jika ia tidak ingin didakwa ikut menyebar berita hoaks atau pencemaran nama baik.

Menurutnya, Sambo adalah mantan Kadiv Propram, sehingga memiliki catatan mengenai kasus setiap anggota Polri.

Dengan dugaan itu, pihak pengadilan dapat saja memaksa Sambo untuk memberikan keterangan demi membongkar kasus terang benderang.

Meskipun seorang anggota polisi dilarang membuka rahasia jabatannya. Hal tersebut tertuang dalam kode etik kepolisian. Bagaimana halnya jika telah dipecat, apakah kode etik itu masih melekat?

Meskipun bisa jadi berkonsekuensi menjadi bargaining power Sambo sebagai pengurang hukuman dalam konteks justice collaborator.

Namun hal itu dibantah kuasa hukumnya, bahwa buku itu hanya buku aktifitas biasa. Berisi catatan Ferdy Sambo sejak berpangkat kombes, menjabat Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Dan berisi catatan persidangan-persidangan juga!