Moeldoko mengatakan, kondisi tersebut harus diwaspadai, apalagi jelang pemilu.
"Situasi internal kita juga perlu aware. Dinamika politik dan potensi radikalisme akibat politik identitas. Survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2020, potensi radikalisme 14 persen," ujar Moeldoko di Bina Graha, Jakarta, Kamis (20/10/2022).
"Itu data dalam kondisi anomali saat pandemi. Tahun politik pada 2023-2024 ada kecenderungan meningkat," tegasnya.
Menurut Moeldoko, situasi itu sebenarnya perlu dicermati untuk membangun awareness tentang radikalisme. Sehingga, hal tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat.
"Jadi, ini perlu kita announce agar kita semua memiliki awareness," tutur Moeldoko.
Dia pun menekankan, penyampaian terhadap risiko meningkatnya radikalisme memiliki standar tersendiri. Sehingga, tidak mungkin pemerintah asal-asalan memberikan label tertentu.
"Stigma radikalisme itu apakah buatan versi pemerintah, apa kenyataannya tidak seperti itu, ini saya serahkan untuk bertanya langsung kepada BNPT," kata Moeldoko.
"Karena mereka yang memiliki standar seseorang dinyatakan masuk kelompok ini dan itu, pasti ada standarnya, enggak mungkin asal-asalan," tambahnya.
https://nasional.kompas.com/read/2022/10/20/14502441/moeldoko-ada-kecenderungan-radikalisme-meningkat-saat-tahun-politik-2023