Salin Artikel

28 Negara Jadi Pasien IMF, Jokowi Minta Pemerintah Hati-hati Ambil Kebijakan

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selepas mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (11/10/2022).

"Bapak presiden menyampaikan, di IMF sudah ada 28 negara yang masuk untuk memperoleh bantuan. (Sebanyak) 14 sudah masuk dan 14 dalam proses," ujar Airlangga.

"Ini magnitude-nya lebih besar dari krisis 1998 di mana itu di beberapa negara ASEAN. Bapak Presiden mengingatkan untuk mengambil kebijakan secara hati-hati," kata dia.

Menurut Airlangga, Presiden juga berpesan agar jangan sampai Indonesia mengambil kebijakan sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Inggris.

Adapun Inggris mengambil kebijakan memangkas pajak dan subsidi energi yang ditanggapi negatif oleh pasar sehingga memicu anjloknya nilai tukar poundsterling.

"Kita lihat di Indonesia depresiasi rupiah-nya 6 persen, namun relatif masih lebih tinggi dari negara lain termasuk Malaysia, Thailand. Sehingga relatif indonesia lebih moderat," kata Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, 28 negara sudah mengantre untuk meminjam dana dari IMF.

Menurut Presiden, kondisi tersebut merupakan dampak dari situasi global yang yang semakin tidak pasti.

"Pagi tadi saya dapat informasi dari pertemuan di Washington DC, 28 negara sudah antre di markasnya IMF, menjadi pasien," ujar Jokowi saat membuka "Investor Daily Summit 2022" yang disiarkan secara daring pada Selasa.

"Ini yang sekali lagi kita tetap harus menjaga optimisme tapi yang lebih penting hati-hati dan waspada, eling lan waspodo," kata dia.

Jokowi lantas menjelaskan bahwa hampir semua negara di dunia saat ini mengalami inflasi.

Belum lagi, ada dampak dari perubahan iklim dan situasi geopolitik yang memperparah krisis ekonomi dan energi.

Menurut Jokowi, dengan situasi yang ada sekarang ini, negara manapun dapat terlempar dengan cepat.

"Apabila tidak hati-hati dan tidak waspada, baik dalam pengelolaan moneter dan pengelolaan fiskal, apalagi setelah perang Rusia dan Ukraina, kita tahu, pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 yang sebelumnya diperkirakan 3 persen, terakhir sudah diperkirakan jatuh di angka 2,2 persen," kata Jokowi.

"Inilah yang sering disampaikan membayar harga dari sebuah perang. Yang harganya sangat mahal sekali, tetapi dengan ketidakpastian yang tadi saya sampaikan kita harus tetap optimis," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/11/18273241/28-negara-jadi-pasien-imf-jokowi-minta-pemerintah-hati-hati-ambil-kebijakan

Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke