Salin Artikel

Ketika Prabowo Rekatkan Tangan Jenderal Andika dan Dudung Abdurachman...

Ia hadir didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan semua kepala staf angkatan, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman.

Pantauan Kompas.com, rapat berlangsung kurang lebih 3,5 jam sejak pukul 10.00 WIB hingga 13.27 WIB.

Rapat tersebut membahas soal anggaran pertahanan, termasuk kebutuhan dana TNI semua matra.

Pasca rapat berakhir, Prabowo berfoto dengan Andika dan Dudung.

Ia merekatkan kedua tangan Jenderal TNI AD itu yang sempat diisukan tak harmonis.

Dalam momen tersebut ketiganya nampak tertawa lepas satu sama lain.

Ditemui pasca rapat, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan menyampaikan tak ada ketegangan dalam rapat tersebut.

Rapat berlangsung hangat dan tak nampak ada kecanggungan antara Andika dan Dudung.

“Seperti baik-baik saja. I feels good, tanya fotografer yang tadi foto-foto, dengan salaman-salaman gitu, sampai saya ketabrak,” ucapnya.

Diketahui Andika dan Dudung sempat diisukan tak harmonis.

Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Effendi Simbolon dalam rapat 5 September 2022.

Ia menuturkan sudah menjadi rahasia umum bahwa Andika dan Dudung tak pernah muncul dalam satu acara yang sama.

Namun pernyataan itu dibantah oleh keduanya. Andika menegaskan tak punya masalah dengan Dudung.

Sebaliknya, Dudung mengungkapkan komunikasi dengan Andika berjalan baik-baik saja.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/26/16470001/ketika-prabowo-rekatkan-tangan-jenderal-andika-dan-dudung-abdurachman

Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke