Salin Artikel

Politik Melankolis SBY, Kini Sebut Pemilu 2024 Berpotensi Tak Jujur

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal tanda-tanda Pemilu 2024 tidak jujur merupakan bagian dari politik melankolis Presiden ke-6 RI itu.

Menurut Yunarto, politik melankolis bukan hal asing dan telah menjadi gaya SBY sejak dulu.

"Ini memang gaya melankolis SBY yang sudah menjadi karakter pimpinan dan dalam pertarungan politik pun gaya itu nggak berubah," kata Yunarto kepada Kompas.com, Senin (19/9/2022).

Menurut Yunarto, gaya politik melankolis SBY semakin tampak ketika Partai Demokrat menempatkan diri sebagai oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

SBY beberapa kali melontarkan kalimat bernada muram seperti "saya prihatin", hingga "turun gunung" untuk mengkritik situasi terkini.

Yunarto menilai, pernyataan-pernyataan tersebut merupakan bagian dari upaya Demokrat untuk menarik perhatian publik.

"Memang cenderung menikmati oposisi yang katakanlah merasa terzalimi sehingga kemudian bisa mendapatkan simpati publik," ujarnya.

Namun begitu, lanjut Yunarto, bisa jadi juga sebenarnya pernyataan SBY bertujuan untuk mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi.

Sebabnya, pernyataan itu disampaikan berdekatan dengan kritik yang dilemparkan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terhadap pemerintah kini.

Dalam momen Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat yang digelar Kamis (15/9/2022), AHY mengeklaim kepemimpinan Sang Ayah lebih baik dibanding rezim Jokowi dalam berbagai aspek.

Oleh karenanya, serangan yang disampaikan bapak-anak partai oposisi ini boleh jadi memang bertujuan untuk memulai "pertempuran" dengan penguasa yang saat ini bertahta.

"Buat saya ini laksana sebuah gong yang dipukul oleh Partai Demokrat untuk menyatakan perang terbuka secara politik dengan rezim Jokowi," ucap Yunarto.

Lebih jauh, kata Yunarto, ucapan SBY juga bisa ditafsirkan berkaitan dengan pernyataan Anies Baswedan baru-baru ini soal kesiapannya mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2024.

Selama ini, Gubernur DKI Jakarta itu menjadi salah satu figur simbol kelompok yang berseberangan dengan Jokowi.

Belakangan, nama Anies digadang-gadang bakal dicalonkan sebagai presiden. Dia disebut-sebut berpotensi dicalonkan oleh Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Jadi mungkin saja ini sebuah kesamaan sikap yang mungkin saja berujung menjadi sebuah koalisi untuk mendukung Anies," kata dia.

Sebelumnya, SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil. Oleh karenanya, SBY mengatakan harus turun gunung.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujar SBY.

Namun demikian, SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai "mereka".

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" kata mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/10202061/politik-melankolis-sby-kini-sebut-pemilu-2024-berpotensi-tak-jujur

Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke