Salin Artikel

Koalisi Masyarakat Sipil: Sikap KSAD Dudung Cermin Tentara Berpolitik, Tidak Profesional

Sikap ini juga disebut sebagai sikap prajurit TNI yang tidak profesional menjalankan tugas menjaga pertahanan negara.

"Sikap tersebut adalah cermin dari tentara berpolitik dan tidak menghormati supremasi sipil, bukan tentara profesional," kata anggota Koalisi dari PBHI Julius Ibrani lewat keterangan pers, Kamis (15/9/2022).

Julius mengatakan, semestinya Dudung mengerti posisi institusi TNI di dalam negara demokrasi.

Dalam sistem demokrasi di Indonesia, militer adalah instrumen pertahanan negara yang tunduk terhadap kebijakan dan pengawasan otoritas sipil seperti presiden dan DPR.

"Sebagai alat (pertahanan negara), maka tidak dimungkinkan pimpinan militer melakukan protes atau kritik secara terbuka di luar sarana atau forum formil kepada pemimpin sipil. Militer harus tunduk atas kebijakan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas sipil," ujar Julius.

Dudung juga diminta agar menyikapi suara DPR sebagai suara rakyat yang harus dipatuhi.

Karena pernyataan anggota Dewan bukan representasi perorangan, melainkan wakil dari masyarakat yang memilihnya.

"Oleh karena itu, protes maupun intimidasi atas kerja-kerja yang dilakukan oleh DPR sama saja artinya pimpinan TNI AD tidak menghargai mandat rakyat yang telah dititipkan kepada anggota DPR terpilih," papar Julius.

Sebelumnya, beredar rekaman video yang memperlihatkan KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman menginstruksikan agar prajuritnya mengecam anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon.

Instruksi itu disampaikan Dudung secara lisan pada saat rapat internal yang dilakukan secara daring di hadapan prajuritnya.

Terlihat pula, Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto duduk di samping Dudung dalam video tersebut.

Dalam video berdurasi 2,45 menit itu, Dudung meminta agar jajarannya tidak diam begitu saja dan merespons pernyataan Effendi.

"Jangan kita diam saja. Dia ini siapa? Enggak berpengaruh, enggak berpengaruh! Harga diri, kehormatan kita kok diinjak-injak sama dia," ucap Dudung dalam rekaman yang dilihat Kompas.com Rabu (14/9/2022).

Kompas.com memperoleh rekaman tersebut salah satunya dari Effendi Simbolon secara langsung.

Masih dalam rekaman itu, Dudung meminta agar para perwira TNI turut merespons pernyataan Effendi.

Sebab, ia mengaku telah mendapat informasi bahwa para prajuritnya di bawah, seperti di grup tamtama dan bintara pun sudah gerah dengan pernyataan Effendi.

"Kok kita kelompok perwira santai-santai gitu lho? Apa takut jabatannya dilepas atau bagaimana?" ucap Dudung.

"Danrem-dandim juga saya lihat santai saja, meninabobokan jabatannya. Jangan terbiasa seperti itu saya minta, ya?" kata dia.

Dudung pun meminta agar setiap prajurit bergerak, bahkan memberdayakan seluruh pihak, termasuk Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (FKPPI) untuk merespons pernyataan Effendi secara masif.

"Enggak usah ada yang takut ya. Enggak usah takut kalian dicopot segala macam, saya tanggung jawab," ucap Dudung.

Sehari setelah video tersebut beredar, Dudung memastikan bahwa seluruh prajurit TNI AD kini sudah kondusif.

“Masalah anggota di lapangan sekarang sudah kondusif,” kata Dudung dalam konferensi pers di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Kamis (15/9/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/15/21012381/koalisi-masyarakat-sipil-sikap-ksad-dudung-cermin-tentara-berpolitik-tidak

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke