Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan G20, Wapres Dorong Kerja Sama Wujudkan Dunia Kerja yang Inklusif

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong kerja sama antarnegara untuk mewujudkan dunia kerja baru yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki resiliensi.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat mememberikan pidato kunci dalam sesi pembukaan pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Negara G20, Selasa (14/9/2022) secara virtual.

"Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin mendorong kerja sama kita semua untuk mewujudkan dunia kerja baru yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki resiliensi," kata Ma'ruf, dikutip dari keterangan video.

Menurut Ma'ruf, tujuan tersebut dapat tercapai bila pemulihan dunia kerja berorientasi pada manusia atau pekerja.

Ma'ruf mengatakan, hal itu dapat terwujud dengan melakukan empat langkah. Pertama, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman bagi pekerja.

Ia mencontohkan, pemerintah Indonesia terus berupaya memenuhi hak-hak pekerja penyandang disabilitas dengan menyediakan infrastruktur inklusif.

Pemerintah, lanjut Ma'ruf, juga berusaha meningkatkan askes pendidikan secara inklusif bagi pekerja.

"Dalam rangka menjaga keamanan pekerja di tengah pandemi, seluruh pekerja memperoleh vaksin gratis," ujar dia.

Kedua, Ma'ruf menekankan perlunya memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pandemi dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja yang adaptif.

Ia mengatakan, di Indonesia, hal ini menjadi bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional, berupa Program Bantuan Subsidi Upah, Program Kartu Pra-Kerja, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro, dan Program Padat Karya di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Ketiga, memperkuat kemampuan inovasi dan literasi pekerja, khususnya di bidang-bidang yang akan menciptakan lapangan kerja baru di masa depan, seperti teknologi digital dan ekonomi hijau.

Ia mencontohkan, pemerintah Indonesia terus meningkatkan literasi digital pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) demi mencapai target 30 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada 2024.

"Keempat, meningkatkan daya saing pekerja dalam menghadapi tantangan global melalui skilling, reskilling, dan upskilling yang dilakukan secara terus menerus," kata Ma'ruf.

Terkait hal itu, kata dia, pemerintah terus membangun Balai Latihan Kerja Komunitas untuk memenuhi kebutuhan pelatihan vokasi dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta/industri dan akademisi atau kalangan pendidikan tinggi.

Ia mengatakan, pelatihan yang diberikan kepada pekerja didasarkan pada konsep link and match agar sejalan dengan kebutuhan dunia kerja.

"Upaya ini juga dilakukan untuk menumbuhkan lebih banyak wirausahawan yang akan turut menentukan kemajuan bangsa," ujar Ma'ruf.

Dalam kesempatan ini, Ma'ruf menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan perlu mendapat perhatian di tengah krisis ekonomi, krisis pangan, peubahan iklim, dan pandemi Covid-19 yang dampaknya masih dirasakan oleh seluruh negara.

Ma'ruf menyebutkan, Indonesia menghadapi isu tersebut karena data Badan Pusat Statistik pada Februari 2022 menunjukkan sebanyak 19,1 juta tenaga kerja terdampak pandemi.

Selain itu, angka pengangguran di indonesia pada Agustus 2020 hingga Maret 2021 meningkat dari 5,23 persen menjadi 7,07 persen.

Ma'ruf melanjutkan, di tingkat global, 1,6 miliar pekerja informal kehilangan pendapatan hingga 60 persen akibat kebijakan lockdown pada 2020.

Ia juga mengutip data Organisasi Perburuhan Internasional yang memproyeksikan tingkat pengangguran global bisa mencapai 207 juta orang pada tahun ini, bertambah 21 juta dibandingkan tahun 2019.

"Berbagai disrupsi yang terjadi juga turut menjadi tantangan tersendiri pada dunia kerja yang mengalami transformasi mendasar akibat semakin berkembangnya digitalisasi dan otomatisasi. Ini adalah tantangan bersama di depan mata," ujar Ma'ruf.