Soal Kebocoran Data, Komisi II DPR Bakal Panggil Menkominfo hingga BSSN

Selain itu, Komisi II bakal memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemanggilan dilakukan untuk membahas keamanan data Pemilu tahun 2024 mendatang.

Keamanan data mesti disiapkan dari sekarang, mengingat makin lincahnya peretas termasuk yang terjadi baru-baru ini oleh Bjorka.

"Kami nanti akan mengagendakan khusus membicarakan soal itu terkait dengan pengamanan data kependudukan yang ada di KPU. Kepentingan kami yang ada di Komisi II (DPR RI) lebih kepada itu," kata Doli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Doli mengungkapkan, pihaknya bakal mengundang pihak yang terkait dengan pengamanan data. Selain BSSN, bukan tidak mungkin badan lain seperti Polri pun bakal diundang dalam pertemuan.

"Kemudian tim siber KPU atau polri yang mungkin terlibat, supaya kejadian-kejadian ini tidak lagi terulang dan tidak menggangu, terutama kami punya kepentingan proses Pemilu," sambung dia.

Menurut Doli, meski Pemilu baru terlaksana pada tahun 2024, cara-cara pengamanan data pemilih dan partai politik mesti didiskusikan mulai kini.

Pasalnya, kata Doli, kebocoran data adalah kejadian yang menghambat proses modernisasi setiap tugas-tugas kenegaraan, termasuk Pemilu.

Diskusi juga diperlukan mengingat jaringan infrastruktur internet yang belum sampai ke pelosok negeri dan makin jagonya para peretas.

"Jago-jago semua hacker kita ini. Ini akan sangat bahaya. Memang sekarang belum sampai pada tahap yang mengganggu (Pemilu) ya, tapi kalau ini dibiarkan sewaktu-waktu, ini bisa juga kejadian mengganggu," ucap dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PPP Syamsurizal juga menyinggung ulah peretas di kontestasi pemilu pada tahun 2014.

Kala itu, dia mendengar kabar bahwa sekitar 250 peretas dari China yang mengacak-acak data pemilu. Informasi tersebut sempat mencemari penyelenggaraan pemilu di Indonesia, terlepas informasinya benar atau tidak.

"Dikatakan 250 (hacker) yang hack data-data, yang membuat salah satu pasangan menang dan salah satu pasangan menjadi kalah. Nah, benar atau tidaknya berita ini yang patut kita jadikan sebagai pedoman kita menyusun dan mengemas peraturan Bawaslu," sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, nama Bjorka menjadi pembicaraan di timeline akun media sosial dalam beberapa hari terakhir. Sebab, Bjorka mengklaim telah meretas dan membocorkan data-data mulai dari data kartu SIM, KPU, BIN hingga dokumen rahasia Presiden Jokowi.

Pada akhir pekan lalu, Bjorka mengumbar data pribadi sejumlah pejabat yakni Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, serta Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan.

Selain itu, dalam unggahannya, hacker tersebut menjelaskan bahwa telah mengunggah total 679.180 dokumen berukuran 40 Mega Byte (MB) dalam bentuk data terkompres.