Kemenag Undang Wali Kota Cilegon dan Sejumlah Tokoh, Selesaikan Masalah Penolakan Pembangunan Gereja

Kemenag juga mengundang Wali Kota Cilegon Helldy Agustian untuk hadir dalam pertemuan tersebut.

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag Wawan Djunaedi mengatakan, penyelesaian polemik pembangunan gereja di Cilegon membutuhkan komunikasi efektif dan kerja sama yang baik antarseluruh komponen masyarakat serta pemerintahan.

"Kementerian Agama memiliki concern sangat serius terhadap pemenuhan hak-hak konstitusi setiap individu, teristimewa hak beragama dan berkeyakinan (KBB)," kata Wawan dalam keterangannya, Minggu (11/9/2022).

"Kami berupaya sekuat mungkin menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk upaya penyelesaian masalah. Kami segera gelar temu tokoh, termasuk dengan Wali Kota Cilegon," lanjut dia.

Wawan mengatakan, pertemuan itu akan digelar pada 14 September 2022 di kantor Kemenag.

Pertemuan tahap awal ini, lanjut Wawan, akan menghadirkan para pejabat yang memiliki mandat untuk memberikan layanan publik.

Menurut Wawan, dalam pertemuan tersebut, Kemenag juga mengundang Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Banten, Plt Dirjen Bimas Kristen Kemenag, dan Kepala Kantor Kemenag Kota Cilegon juga turut diundang.

"Kami juga mengundang Wali Kota Cilegon. Surat undangan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama atas nama Menteri Agama telah diantarkan langsung oleh perwakilan Kementerian Agama kepada sekretaris pribadi Wali Kota Cilegon pada 9 September 2022," ujar Wawan.

Pertemuan tokoh ini akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Mereka antara lain unsur Forum Kerukunan Umat Beragama, ormas keagamaan, serta tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

"Forum diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan desk bersama yang nantinya mampu mengurai berbagai sumbatan dan hambatan yang dihadapi, sehingga dapat menghasilkan solusi terbaik bagi seluruh pihak di Kota Cilegon," pungkas Wawan.

Sebelumnya, Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon menolak pembangunan rumah ibadah Gereja HKBP Maranatha Cilegon.

Mereka melakukan aksi damai dengan mendatangi Gedung DPRD Cilegon dan bertemu Wali Kota Cilegon.

Mereka meminta Wali Kota Cilegon membuat perwal atau SK guna menguatkan SK Bupati tahun 1975.

Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha Cilegon, Marnala Napitupulu, mengatakan, tahapan perizinan pembangunan rumah ibadah telah ditempuh untuk mengantongi izin sesuai aturan.

"Terkait rencana pembangunan HKBP Maranatha Cilegon sampai saat ini masih dalam tahap proses kelengkapan dokumen pengurusan perizinan sesuai dengan SKB 2 menteri," kata Marnala.

Terkini, Wali Kota Cilegon dalam Peraturan Wali Kota atau Surat Keputusan Wali Kota memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon untuk mencabut dan membatalkan sertifikat hak guna bangunanan (SHGB) gereja tersebut.