PBNU Maklumi Keputusan Pemerintah Naikkan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf memaklumi keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Ia menilai keputusan tersebut merupakan pilihan sulit di tengah situasi yang pelik.

“Namun kita memaklumi kenapa pemerintah menaikkan BBM,” kata Yahya di sela-sela membuka Kaderisasi Wilayah NU Sumatera Utara XVIII di Medan, Jumat (9/9/2022), dikutip keterangan resmi PBNU.

Ia sepakat bahwa keputusan sulit itu harus diambil. Menurutnya, jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, maka keadaan akan lebih sulit.

Oleh karena itu, Yahya menyinggung perlunya peran NU membantu pemerintah dalam "mengatasi persoalan bangsa".

"Caranya? Kita harus bantu meringankan beban dengan tidak menambah beban pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) naik, Sabtu (3/9/2022).

Menurut Jokowi, subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

Jokowi mengeklaim, dirinya sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun, dia mengatakan anggaran subsidi BBM terus membengkak.

"Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus," kata dia.