Salin Artikel

Soal Capres-Cawapres yang Akan Diusung, Demokrat: Enggak Mungkin Simbol Masa Lalu

Herzaky mengatakan, Demokrat bakal mengusung capres dan cawapres yang merepresentasikan perubahan, sebagaimana semangat yang diusung oleh Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Ini sama platformnya Nasdem juga mengusung perubahan dan perbaikan. PKS juga sepakat,” ujar Herzaky ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (7/9/2022).

“Sehingga, nanti tokoh capres dan cawapres yang (mewakili) simbol perubahan dan perbaikan. Jadi enggak mungkin dong simbol dari masa lalu,” katanya lagi.

Dalam pandangannya, tidak banyak figur yang menggambarkan semangat perubahan.

Namun, salah satu yang mungkin adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kita tahu langka dan sedikit, di antaranya Mas AHY sebagai Ketum Partai Demokrat. Ada yang bilang Mas Anies Baswedan, misalnya,” kata Herzaky.

Di sisi lain, Herzaky tak menjawab ketika ditanya soal figur tersebut apakah memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo atau tidak.

Ia justru menyampaikan bahwa Jokowi merupakan tokoh yang merepresentasikan kebaruan.

Oleh karenanya, kata Herzaky, nantinya berbagai program pemerintahan Jokowi yang dinilai baik, bisa dilanjutkan oleh paslon capres-cawapres yang diusung Partai Demokrat.

“Jadi jangan sampai program perbaikan enggak akan melanjutkan. Yang baik, ya kita lanjutkan,” ujarnya.

Namun, ketiga partai politik (parpol) itu belum memutuskan untuk membentuk koalisi.

Terbaru, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan terbuka kemungkinan pihaknya untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres.

“Kemungkinan itu tentu ada, komunikasi kita lakukan secara intensif dengan partai-partai lain,” tutur Willy melalui sambungan telefon, Rabu.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/19032651/soal-capres-cawapres-yang-akan-diusung-demokrat-enggak-mungkin-simbol-masa

Terkini Lainnya

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Nasional
Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Nasional
12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

Nasional
Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Nasional
Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Nasional
Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Nasional
Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke