Salin Artikel

Ada Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Jakarta, Jokowi Seharian Beraktivitas di Istana Bogor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo beraktivitas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, hari ini, Selasa (6/9/2022).

Pada hari ini pula, aksi demonstrasi kelompok buruh yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berlangsung di Jakarta.

Menurut Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, kegiatan Presiden Jokowi pada hari ini memang telah terjadwal sejak pekan lalu.

"(Presiden) Terjadwal di Bogor. Memang terjadwal dari minggu lalu kan abis terima tamu negara di Bogor dan lanjut kegiatan hari ini di Bogor," ujar Heru kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

"Terkait demo, nanti mungkin dari pejabat terkait menerimanya. Dari mana ya kita terima aja, aspirasinya apa. Ntar kita lihat perkembangan," lanjutnya.

Heru pun membantah anggapan bahwa Presiden Jokowi sengaja berkegiatan di Bogor untuk menghindari aksi demonstrasi kali ini.

Sebab, kepastian soal kenaikan harga BBM bersubsidi juga menurutnya di luar jangkauan jadwal presiden yang disusun Sekretariat Presiden.

"Enggak, enggak (bukan karena ada demonstrasi). Dari minggu lalu kita terjadwal, bahkan dari dua minggu lalu. Karena ada tamu negara hari Senin, terus Bapak Presiden lanjut, hari ini kan hari Selasa, lanjut untuk kegiatan di Bogor," tutur Heru.

"Saat kami jadwalkan beliau di Bogor kan, kami enggak tahu ada kenaikan BBM, ada demo, kita enggak tahu," jelasnya.

Senada dengan Heru, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudi mengatakan, agenda Presiden Jokowi di Bogor sudah dijadwalkan sejak pekan lalu.

Akan tetapi, apabila ada keperluan, presiden akan ke Jakarta.

Saat disinggung apakah masih ada kesempatan Presiden Jokowi akan menemui para demonstran, Bey tidak memberi jawaban tegas.

Dia kembali menyinggung pernyataan Presiden Jokowi yang meminta aksi demonstrasi tidak anarkis.

"Presiden menyampaikan bahwa demo itu, perbedaan pendapat itu wajar, ada yang setuju kenaikan, ada yang tidak setuju," kata Bey.

"Presiden menyampaikan juga kemarin yang penting, tidak anarkis dan dalam koridor peraturan," tuturnya.

Khusus wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, aksi demo akan difokuskan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan, demo di Jakarta akan diikuti sekitar 3.000-5.000 buruh.

Kali ini, demo menuntut DPR segera membentuk panitia kerja atau panitia khusus (pansus) untuk membahas polemik kenaikan BBM ini.

Dengan pembahasan itu, harapannya akan muncul kesepatan pencabutan atau evaluasi kenaikan harga BBM.

"Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau pansus BBM agar harga BBM diturunkan," kata Iqbal, dikutip dari pemberitaan Kompas.com.

Selain menuntut pembentukan panitia khusus (pansus), pihaknya juga akan menyuarakan penolakan Undang-undang Cipta Kerja dan meminta kenaikan upah minimum hingga 13 persen pada 2023.

Info demo kenaikan BBM, Iqbal menyebut massa akan menggelar aksi di kantor gubernur masing-masing.

Mereka menuntut para gubernur membuat surat rekomendasi kepada presiden dan pimpinan DPR agar membatalkan kenaikan harga BBM.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/06/12012531/ada-demo-tolak-kenaikan-harga-bbm-di-jakarta-jokowi-seharian-beraktivitas-di

Terkini Lainnya

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Nasional
Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Nasional
Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Nasional
Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Nasional
Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nasional
Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Nasional
Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Nasional
Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke