Salin Artikel

Jokowi: DOB Permintaan dari Bawah, kalau Ada Pro Kontra Itu Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan keterangan soal pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Menurut Presiden, pembentukan tiga DOB itu merupakan aspirasi dari masyarakat yang sudah didengarkan sejak lama.

"Sekali lagi itu adalah permintaan dari bawah. Bahwa ada pro dan kontra itulah yang namanya demokrasi," ujar Jokowi di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Papua, pada Rabu (31/8/2022) sebagaimana disiarkan YouTube Sekreriat Presiden.

"Ini kan, kita kan saya sendiri mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan-permintaan dari bawah. Saya ke Merauke minta. Saya ke pegunungan tengah, kelompok-kelompok datang ke saya minta itu," tegasnya.

Dia mengatakan, permintaan itu sudah diterimanya sejak lima hingga tujuh tahun lalu.

Kemudian, pemerintah pusat menindaklanjutinya dengan perlahan-lahan.

Kepala Negara mengungkapkan, salah satu latar belakang pembentukan DOB adalah pemerataan pembangunan di Indonesia.

Kemudian, alasan lainnya adalah memudahkan jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"Ini permintaan dari bawah, kelompok-kelompok yang ada di sini dan ini dalam rangka pemerataan pembangunan karena memang tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya dua provinsi. Terlalu luas. Untuk memudahkan jangkauan pelayanan itulah dibangun DOB-DOB baru," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua resmi disahkan menjadi undang-undang (UU).

Pengesahan diputuskan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dihelat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Dengan disahkannya tiga RUU ini, Papua resmi akan dimekarkan menjadi tiga provinsi, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Kemudian, Panitia Kerja (Panja) RUU tentang DOB Papua dan pemerintah juga menyepakati ibu kota tiga wilayah DOB, yakni Nabire, Merauke, dan Jaya Wijaya.

Nabire menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah. Kemudian, Merauke menjadi ibu kota Provinsi Papua Selatan, dan Jaya Wijaya adalah ibu kota Provinsi Papua Pegunungan.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/31/09233151/jokowi-dob-permintaan-dari-bawah-kalau-ada-pro-kontra-itu-demokrasi

Terkini Lainnya

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke