Ketimpangan Pendaftar dan Kapasitas Universitas Negeri Dinilai Picu Praktik Korupsi Seleksi Mahasiswa

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan ketidakseimbangan antara tingginya minat calon mahasiswa untuk kuliah dan kemampuan penerimaan universitas negeri yang terbatas dinilai menjadi salah satu pemicu praktik korupsi seperti yang terjadi di Universitas Lampung (Unila).

"Selama sisi permintaan dan kemampuan universitas tidak ada perubahan, supply and demand tidak seimbang, maka akan membuka celah praktik penyimpangan. Akan muncul black market, pasar gelap yang menimbulkan korupsi," kata pemerhati pendidikan Prof. Suyanto saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/8/2022).

Menurut Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta itu, selama kapasitas penerimaan mahasiswa baru oleh universitas negeri masih tidak sebanding dengan jumlah pendaftar, maka celah-celah itu yang akan dimanfaatkan oleh para pejabat kampus yang korup.

Di sisi lain, kata Suyanto, praktik korupsi tidak bisa ditolerir di manapun. Apalagi pada lingkup universitas yang seharusnya bebas dari praktik korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Suyanto menanggapi kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Rektor Unila Karomani beserta beberapa pejabat kampus.

Kasus itu terungkap setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan dan meringkus sejumlah orang dalam perkara dugaan suap penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri di Unila.

Suyanto mengatakan, dari kasus yang menjerat Karomani dan rekan-rekannya memperlihatkan mereka tidak menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri.

"Mereka yang korupsi itu tidak amanah, tidak akuntabel. Padahal mereka seharusnya mengemban amanah untuk tidak berperilaku korupsi," ucap Suyanto.

Praktik korupsi itu, kata Suyanto, semakin parah karena ternyata melibatkan persekongkolan rektor hingga ketua senat.

"Ketua senat yang seharusnya mengawasi penerapan dan menjaga kualitas akademik malah ikut-ikutan korupsi," ucap Suyanto.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dalam jumpa pers usai operasi tangkap tangan (OTT) pada akhir pekan lalu, praktik suap ini bermula saat universitas negeri di Lampung itu membuka Seleksi Mandiri Masuk Unila (Simanila) tahun akademik 2022.

Karomani yang menjabat sebagai rektor berwenang mengatur mekanisme seleksi tersebut.

Guru Besar Ilmu Komunikasi itu diduga turut menentukan siapa saja mahasiswa yang lulus dalam Simanila.

Untuk memuluskan aksinya, Karomani memerintahkan bawahannya, Wakil Rektor I Bidang Akademik Heryandi dan Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila bernama Budi Sutomo guna menyeleksi calon mahasiswa baru yang lulus secara personal.

Proses seleksi ini juga melibatkan Ketua Senat Unila Muhammad Basri.

Di dalam proses seleksi itu, para tersangka meminta kepastian kesanggupan orangtua calon mahasiswa untuk membayarkan sejumlah uang jika anak mereka ingin lulus dalam Simanila.

Uang itu di luar pembayaran resmi yang telah ditentukan pihak kampus.

“Karomani juga diduga memberikan peran dan tugas khusus untuk Heryandi, Muhammad Basri dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua,” kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (21/8/2022).

Selain kepada tiga orang tersebut, Karomani juga memerintahkan salah seorang dosen bernama Mualimin untuk ikut mengumpulkan uang dari orangtua calon mahasiswa.

Pembayaran dilakukan setelah calon mahasiswa baru tersebut dinyatakan lulus berkat bantuan Karomani.

Ghufron mencontohkan, Mualimin pernah mendapat perintah dari Karomani untuk mengambil uang suap sebesar Rp 150 juta dari salah seorang keluarga calon mahasiswa bernama Andi Desfiandi. Dia kemudian diluluskan dalam proses Simanila.

Uang itu diambil di salah satu tempat di Lampung.

“Seluruh uang yang dikumpulkan KRM melalui Mualimin yang berasal dari orangtua calon mahasiswa yang diluluskan Karomani berjumlah Rp 603 juta,” ujar Ghufron.

Sebanyak Rp 575 juta uang tersebut kini telah digunakan Karomani untuk keperluan pribadinya.

Selain dari Mualimin, KPK juga menemukan aliran dana untuk Karomani juga melalui Budi Sutomo dan Muhammad Basri.

Uang tersebut juga bersumber dari keluarga mahasiswa yang diluluskan oleh Karomani.

“Atas perintah Karomani, uang tersebut telah dialih bentuk menjadi tabungan deposito, emas batangan dan juga masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp 4,4 miliar,” kata Ghufron.

Dalam melakukan aksinya, Karomani diduga mematok "tarif" Rp 100 juta hingga Rp 350 juta untuk meluluskan calon mahasiswa baru tahun 2022 yang mengikuti seleksi jalur mandiri di kampusnya.

Ghufron mengatakan, Karomani dan para tersangka mematok "tarif" minimal Rp 100 juta untuk meluluskan sang calon mahasiswa.

“Nominal uang yang disepakati antara pihak KRM diduga jumlahnya bervariasi, dengan kisaran minimal Rp 100 juta sampai Rp 350 juta untuk setiap orangtua peserta seleksi yang ingin diluluskan,” kata Ghufron.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan delapan orang yakni, Karomani, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila Budi Sutomo, Ketua Senat Unila Muhamad Basri dan ajudan Karomani bernama Adi Tri Wibowo di Bandung.

Kemudian, Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi, Dekan Fakultas Teknik Helmy Fitriawan, dan dosen bernama Mualimin di Lampung.

Sementara tersangka penyuap bernama Andi Desfiandi ditangkap tangan di Bali.

Karena perbuatannya, KPK menyangka Andi sebagai pemberi suap melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi.

Sementara, Karomani, Heryandi, dan Muhammad Basri sebagai penerima suap disangka dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kini mereka berempat ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan untuk leperluan penyidikan.

(Penulis : Syakirun Ni'am | Editor : Dita Angga Rusiana)