Salin Artikel

Litbang "Kompas": Masyarakat Lebih Berharap Pemerintah Tambah Lapangan Kerja Dibandingkan Bantuan Sementara

Survei terbaru ini merupakan pendalaman dari jajak pendapat dari Litbang Kompas sebelumnya yang mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang penanganan kemiskinan hanya 49 persen.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.id, mendalami temuan pada Juni 2022 tersebut, jajak pendapat Agustus ini menunjukkan bahwa publik mengharapkan pemerintah mampu memberikan ruang dan modal bekerja.

Persepsi publik ini selaras dengan masih sulitnya mencari pekerja di tengah krisis multidimensi akibat Covid-19 yang belum sepenuhnya usai.

Selain lapangan kerja, 23,8 persen responden berharap pemerintah membuka akses pada bantuan modal untuk masyarakat memulai usaha.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 12,4 persen responden menyoal pentingnya pendidikan dan pelatihan gratis.

Di sisi lain, hanya sebagian kecil dari responden jajak pendapat yang mengharapkan bantuan yang bersifat sementara. Yakni hanya 13,3 persen yang mengusulkan ada program pemberian bantuan tunai atau bahan pokok untuk penanganan kemiskinan.

Merujuk kepada hasil survei ini, ada kecenderungan masyarakat untuk ambil bagian dalam mengatasi kemiskinan alih-alih hanya menggantungkan diri pada bantuan yang bersifat sementara.

Adapun survei dilakukan melalui telepon tanggal 9-11 Agustus 2022.

Survei melibatkan sebanyak 504 responden usia minimal 17 tahun di 34 provinsi di Indonesia .

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk dari 34 provinsi.

Adapun tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan nirpencuplikan penelitian +/- 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel sederhana.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/09215591/litbang-kompas-masyarakat-lebih-berharap-pemerintah-tambah-lapangan-kerja

Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke