Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian I)

"Saat ini dunia kita penuh dengan ketidakpastian, dunia dalam keadaan sulit, dunia dalam keadaan yang tidak mudah. Jangan sampai kita terpeleset ke dalam krisis pangan dan energi. Saya memberikan gambaran seperti ini agar kita semua betul-betul waspada, betul-betul mengalkulasi, menghitung secara detail, sehingga langkah antisipasinya tepat, langkah antisipasinya betul, benar," ungkap Jokowi.

Dalam konteks perayaan HUT Kemerdekaan ke-77 RI, peringatan Presiden Jokowi tersebut menggugah kita untuk berefleksi: mengapa hingga usia ke-77 bangsa Indonesia masih dibayang-bayangi krisis pangan dan energi?

Lalu, langkah apa yang mesti ditempuh bangsa kita agar terhindar dari ancaman krisis pangan dan energi. Atau apa yang harus kita lakukan supaya dapat mengalami ‘kemerdekaan’ (baca: keamanan dan kedaulatan) pangan dan energi?

Ancaman krisis pangan dan energi

Sejatinya, krisis pangan dan energi sudah berulang kali terjadi sepanjang usia kemerdekaan Indonesia. Sebut saja, krisis pangan tahun 1965-1966, tahun 1970-1972, tahun 1999-2002, dan krisis 2007- 2008.

Ancaman krisis pangan dan energi yang sekarang diberi peringatan oleh Presiden Jokowi, sebetulnya bukan baru terjadi sekarang. Tetapi itu sudah mulai terjadi semenjak merebaknya pandemi Covid-19 pada awal 2020 lalu.

Sayangnya, ketika pandemi Covid-19 mulai mereda dan kegiatan perekonomian mulai menggeliat, pecah perang Rusia dan Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu.

Perang yang dikombinasikan dengan rentetan peristiwa bencana alam banjir bandang, kekeringan dan badai telah mengakibatkan penurunan produksi bahan pangan, dan mengganggu sistem distribusi pasokan pangan dan energi di tingkat global.

Ancaman krisis pangan dan energi 2022 ibarat ‘awan pekat’ yang dapat menimbulkan badai krisis ekonomi global.

Merujuk ke analisas Bank Dunia (WB) dan Dana Moneter Internasional (IMF), pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, 14 Juni lalu, Presiden menyampaikan bahwa perekonomian di 60 negara diperkirakan akan ambruk. Dari angka tersebut, 40 negara dipastikan akan mengalami kejatuhan ekonomi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Briefing No.162 World Economic Situation and Prospects: July 2022, menyebutkan bahwa Pada Juni 2022, sebanyak 37 bank sentral negara berkembang memulai pengetatan moneter, di samping beberapa negara—seperti Brasil—yang telah memasuki siklus pengetatan tahun lalu.

Menurut PBB, lebih banyak negara, khususnya di Afrika, diperkirakan akan memasuki fase pengetatan moneter menyusul ekspektasi kenaikan suku bunga kebijakan Bank Sentral Eropa.

Hingga Juni 2022, hanya beberapa negara, terutama di Asia Timur dan Tenggara, termasuk China, Jepang, Indonesia, Thailand, dan Vietnam, yang belum mengumumkan niat mereka untuk memperketat sikap kebijakan moneternya.

Krisis pangan dan energi di Turki, misalnya, telah memicu inflasi hingga melonjak menjadi 61,1 persen. Di AS, inflasi sudah melompat menjadi 8,5 persen dari yang biasanya di bawah 1 persen.

Repotnya, gelombang krisis pangan dan energi global mulai terasa di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, menyatakan bahwa krisis pangan dan energi secara global memberikan tekanan ke inflasi domestik sepanjang 2022, khususnya komponen energi yang terus menguat.

Akibatnya inflasi Juli 2022 sebesar 0,64 persen dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dalam konferensi pers, Senin (1/8) secara tahunan (year-on-year/yoy), laju inflasi terakselerasi.

Inflasi Juli 2022 tercatat 4,94 persen yoy, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang 4,35 persen sekaligus jadi yang tertinggi sejak Oktober 2015.

Kemerdekaan pangan dan energi

Pangan dan energi adalah isu pembangunan yang perlu penanganan serius. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, harus diakui Indonesia masih bergulat dengan masalah ketahanan pangan.

BPS melaporkan angka prevalensi ketidakcukupan pangan nasional tahun 2020 sebesar 8,34 persen. Angka tersebut naik 0,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,63 persen.

Program pangan dunia memperkirakan bahwa 19,4 juta orang Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan diet mereka.

Sementara itu Laporan Global Food Security Index (GFSI) 2020 yang mengukur ketahanan pangan di beberapa negara, menempatkan Indonesia di peringkat 65 dari 113 negara.

Peringkat Indonesia masih di bawah negara Asean lain seperti Singapura (peringkat 19), Malaysia (peringkat 43), Thailand (peringkat 51), dan Vietnam (peringkat 63). (Bdk. databoks.katadata.co.id).

Memang, Presiden telah bertekad untuk mencapai target ketahanan pangan SDG Goal Nomor 2 pada tahun 2030 melalui pengembangan sektor pertanian dan memperjuangkan kedaulatan dan keberlanjutan pangan, khususnya dalam konteks pandemi Covid-19.

Namun, tak ada yang bisa menjamin bahwa target itu bisa direalisasikan. Apalagi, masa pemerintahan Presiden Jokowi sudah akan berakhir pada Oktober 2024.

Di bidang energi Indonesia masih berkutat dengan masalah. Ancaman krisis energi kian besar lantaran pemenuhan energi Indonesia, sangat bergantung pada energi fosil, sedangkan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) masih relatif kecil.

Dalam talkshow virtual bertajuk "Outlook Energy Indonesia 2021" pada 6 Januari 2021 lalu, disebutkan bahwa Indonesia sangat kaya akan sumber energi terbarukan, seperti angin, matahari, air, panas bumi, arus laut dan lain-lain dengan potensi bisa mencapai 442 GW. (www.esdm.go.id).

Sementara itu Rencana Umum Energi Nasional menyebutkan target EBT, yaitu 9,82 persen (2015), 10,42 persen (2016), 10,93 persen (2017), 11,58 persen (2018), 12,20 persen (2019), dan 13,42 persen (2020).

Namun, pada kenyataannya target tersebut belum bisa dicapai. Pada 2015 misalnya, kontribusi EBT hanya 8 persen, sedangkan energi fosil 98 persen.

Hingga akhir triwulan ketiga tahun 2021 pangsa EBT dalam bauran energi primer hanya mencapai 11,2 persen, jauh di bawa target EBT 23 persen dalam empat tahun ke depan.

Indonesia-Energy-Transition-Outlook-2022-IESR mengungkapkan pasokan energi primer dan konsumsi energi final di triwulan ke-3 tahun 2021 meningkat masing-masing sebesar 3,7 persen dan 3,4 persen YoY, mencerminkan pemulihan ekonomi secara keseluruhan.

Namun, tingkat pasokan dan konsumsi masih lebih rendah dari tingkat sebelum pandemi.

Selama periode yang sama tahun 2020, pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, bio-energi, dan solar PV berkontribusi masing-masing sebesar 291 MW, 55 MW, 19 MW, dan 21 MW. Secara total, kontribusi EBT hanya sekitar 13 persen.

Pada sisi lain, dalam hal pembangkitan, batu bara masih mendominasi pembangkit listrik dengan menyumbang sekitar 66 persen dari total pembangkit listrik.

IESR juga mencatat EBT hanya menerima investasi sebesar 1,1 miliar dollar AS pada Q3 2021, yang merupakan 30 persen dari total investasi di sektor ketenagalistrikan.

Pada periode yang sama, pembangkit listrik tenaga fosil menerima total investasi sebesar 2,5 miliar dollar AS di dalam negeri.

Memang ada terobosan besar datang dari sektor ketenagalistrikan lewat bergabungnya Indonesia dengan Filipina dan Vietnam dalam Energy Transition Mechanism (ETM) ADB.

ETM akan membantu ketiga negara ini menghentikan ketergantungan mereka yang besar pada batu bara dengan menghentikan CFPP lebih awal.

Sampai saat ini, setidaknya 9,2 GW CFPP telah diidentifikasi untuk pensiun dini di bawah skema ETM. Proyek percontohan di tiga PLTU dengan total kapasitas 1,77 GW diharapkan dapat dimulai pada 2022-2023.

Studi dekarbonisasi mendalam yang dilakukan IESR menunjukkan bahwa emisi dari sektor energi akan mencapai puncaknya pada tahun 2025 jika Indonesia ingin mematuhi Perjanjian Paris.

Jadi untuk mencapai target tersebut, Indonesia perlu melakukan lebih banyak upaya untuk mengurangi emisi dari pembangkit listrik.

IESR juga memprediksi bahwa pengembangan EBT masih lamban tahun 2022 ini dengan kapasitas terpasang hanya meningkat sebesar 386 MW pada Q3 2021, masih sangat jauh di bawah apa yang dibutuhkan untuk mencapai target 23 persen pada 2025.

Dengan gambaran tersebut, ancaman krisis energi memang ada di depan mata. Berharap bahwa EBT bisa menjadi basis kemerdekaan energi Indonesia sepertinya tak masih jauh panggang dari api lantaran tren investasi EBT yang rendah (Bersambung).

Baca artikel selanjutnya: Refleksi HUT RI ke-77: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian 2 - Habis)