Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak, Fraksi PKS DPR Usul Bentuk Pansus Hak Angket

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan, pembentukan pansus hak angket ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan budgeting pelaksanaan anggaran oleh pemerintah.

"Karena proyek kereta cepat ini menuai banyak kritik dan indikasi persoalan dan masalah maka kami Fraksi PKS mengusulkan dibentuknya pansus hak angket, untuk mendalami tentang proyek kereta cepat ini," kata Jazuli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/8/2022).

PKS berharap, dengan pembentukan pansus ini, pemerintah tetap mengedepankan akuntabilitas serta pengelolaan dan penggunaan anggaran.

Jazuli kemudian menyoroti tentang keanehan proyek kereta cepat. Menurutnya, banyak hal-hal yang berubah dari proyek tersebut.

Sebagai contoh, kata Jazuli, tentang potensi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk menutup pembengkakan anggaran proyek.

Padahal, sepengetahuan Jazuli, proyek itu sedari awal dijanjikan pemerintah tidak menggunakan APBN. Pemerintah mengeklaim bakal menggunakan skema B2B atau business to business untuk pembiayaan proyek tersebut.

"Apa sebenarnya yang terjadi kok berubah-berubah, sumber dananya berubah dan seterusnya dan seterusnya," tutur Jazuli.

Diketahui, proses penyelesaian proyek tersebut membutuhkan biaya tambahan dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena terjadinya cost overrun (kelebihan biaya) dalam pengerjaannya.

China Development Bank (CDB) beberapa waktu lalu mendorong agar Pemerintah Indonesia turun tangan untuk menanggung pembengkakan biaya tersebut.

Adapun biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bengkak menjadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun, bertambah 1,9 miliar dollar AS (Rp 27,09 triliun) dari rencana awal sebesar 6,07 miliar dollar AS yang ekuivalen dengan Rp 86,5 triliun.

Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo dalam rapat dengan Komisi V DPR mengungkapkan penyebab biaya proyek KCJB bengkak.

Didiek mengatakan, proyek tersebut memiliki banyak hambatan sehingga terjadi pembengkakan biaya.

Ia mengatakan, hambatan ini bermula dari kontraktor dan kemudian pada tahun 2019 proyek kereta terhambat karena pembebasan tanah.

Hambatan tersebut mulai biaya pembebasan lahan yang naik, enginering, procurement, construction (EPC), relokasi jalur dan biaya lainnya mendorong terjadinya cost overrun.

Sebelumnya, target penyelesaian KCJB adalah di tahun 2019, lalu mundur ke tahun 2022. Belakangan, targetnya mundur lagi menjadi 2023.