Salin Artikel

KBRI di Papua Nugini Dikerahkan Bantu KPK Cari Bupati Mamberamo Tengah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak di Papua Nugini untuk membantu mencari keberadaan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sejauh ini, KBRI di Port Moresby sudah melakukan komunikasi awal dengan pihak-pihak terkait di PNG (Papua Nugini) atas kasus ini," kata Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/8/2022).

KPK menetapkan Ricky sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Ricky diduga melarikan diri ke Papua Nugini saat hendak dijemput paksa oleh tim penyidik KPK.

Dirreskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani menyebut Ricky sempat terlihat di Jayapura pada 13 Juli lalu. Namun, keesokan paginya Ricky terlihat di Pasar Skouw, di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Pada 15 Juli, Ketua KPK Firli Bahuri kemudian menandatangani surat DPO atas nama Ricky Ham Pagawak.

Menurut Faizasyah, Kemenlu belum memperoleh informasi lebih lanjut apakah KPK sudah menyampaikan permohonan secara tertulis kepada aparat penegak hukum di Papua Nugini untuk membantu mencari Ricky.

"Saya belum memperoleh informasi apakah KPK sudah menyampaikan secara tertulis untuk ditindaklanjuti secara formal," ujar Faizasyah.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada 28 Juli 2022 menyatakan mereka akan berkoordinasi dengan Kemenlu terkait kerja sama ekstradisi antara Indonesia dan Papua Nugini.

"Tentu kami harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum Papua Nugini," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

KPK juga telah melakukan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan terhadap aset yang diduga milik Ricky di Kota Tangerang, Banten. Aset tersebut berupa rumah dan mobil.

Anggota TNI AD diduga terlibat

KPK menduga ada keterlibatan seorang anggota TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang ditengarai membantu Ricky melarikan diri saat hendak dijemput paksa.

Lembaga anti-rasuah itu juga meminta kepada Kepala Staf TNI AD Jenderal Dudung Abdurachman supaya mendatangkan anggotanya yang diduga membantu Ricky melarikan diri untuk diperiksa.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat TNI untuk bantuan menghadapkan anggotanya terkait permintaan keterangan oleh Tim Penyidik KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Senin (1/8/2022).

Ali menyatakan KPK juga meminta bantuan kepada Polri dan Biro Pusat Nasional Interpol (NCB Interpol) untuk menemukan Ricky.

Menurut Ali, sampai saat ini penyidik KPK sudah memeriksa 80 saksi di Jakarta dan Papua dalam kasus yang melibatkan Ricky.

Di antara para saksi yang diperiksa adalah pembawa acara televisi swasta Brigita Purnawati Manohara dan pemenang audisi Indonesian Idol 2014 Nowela Elisabet Mikelia Auparay.

Para penyidik KPK, kata Ali, juga menelusuri aliran dana diduga hasil korupsi dari Ricky kepada sejumlah pihak.

(Penulis : Syakirun Ni'am | Editor : Diamanty Meiliana, Krisiandi, Sabrina Asril, Bagus Santosa)

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/02/14134451/kbri-di-papua-nugini-dikerahkan-bantu-kpk-cari-bupati-mamberamo-tengah

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke