Salin Artikel

Daftar Jadi Peserta Pemilu, Perindo Sebut Terlalu Pagi Bicara Koalisi Sekarang

Tetapi, ia tak ingin terburu-buru menentukan langkah kerja sama atau koalisi antar parpol untuk menghadapi Pemilu 2024.

“Kalau koalisi terlalu pagi bicara sekarang. Kita lewati ini (pendaftaran peserta pemilu) dululah,” tutur Hary pada wartawan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2022).

Ditanya soal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Hary mengatakan, pihaknya membuka kemungkinan bekerja sama dengan siapa pun, termasuk dengan KIB.

“Semua dijajaki. KIS, koalisi Indonesia semua,” katanya.

Lebih jauh, ia mengungkapkan, wacana koalisi parpol non-parlemen masih dalam tahap pembahasan.

“Koalisi non-parlemen beda lagi, dalam rangka keterkaitan pencapresan semua masih berproses,” sebut Hary.

Adapun pertengahan Februari 2022, Partai Perindo dan enam parpol non-parlemen sempat mewacanakan pembentukan koalisi.

Keenamnya adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hanura, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda.

Wacana itu digaungkan untuk dapat memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Di sisi lain, saat ini ambang batas pencalonan presiden tengah digugat uji materi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, Hary menegaskan, pihaknya tak akan melakukan langkah serupa.

Dalam pandangannya upaya itu membuang banyak waktu, dan ia ingin fokus mencapai target Partai Perindo dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

“Jadi target Perindo tahun 2024 memperoleh kursi DPR minimal 60 kursi, jadi sudah double digit ya,” ujarnya.

Hingga siang ini, terdapat 8 parpol yang telah menyerahkan berkas dan melakukan verifikasi ke KPU.

Adapun berbagai parpol itu adalah PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, Prima, Partai Reformasi, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Perindo.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/01/14031411/daftar-jadi-peserta-pemilu-perindo-sebut-terlalu-pagi-bicara-koalisi

Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke