Salin Artikel

KPK Rekomendasikan 50 Persen Kebutuhan Parpol Ditanggung APBN

Menurut dia, KPK pernah mengusulkan bantuan pemerintah untuk parpol yang punya kursi di DPR naik menjadi Rp 9.000 per suara sah.

Namun, kata dia, saat itu Menteri Keuangan menyebut anggaran negara tidak cukup. Akhirnya, disepakati bantuan parpol Rp 1.000 per suara sah.

“Menurut perhitungan kami, kalau misalnya ada 50 persen alokasi anggaran dari APBN ke parpol, itu setiap tahun itu ada sekitar Rp 4 triliun-Rp 4,5 triliun,” kata Alex sebagaimana disiarkan di YouTube ACLC KPK yang dikutip Rabu (20/7/2022).

Adapun ketetapan dana bantuan parpol Rp 1.000 per suara sah diatur dalam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

PP tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 4 Januari 2018.

Alex mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan terkait pembiayaan partai tersebut.

Pihaknya menyampaikan argumen bahwa dalam perkara korupsi, negara bisa mengalami kerugian hingga triliunan rupiah.

Dengan membiayai 50 persen kebutuhan partai, kata Alex, KPK berharap dana tersebut akan dikelola secara transparan dan profesional.

KPK juga berharap dengan biaya tersebut kader partai politik yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif tidak lagi mengeluarkan uang politik.

“Harapannya enggak ada lagi model seperti mahar dan sebagainya, itu fakta Bapak, Ibu sekalian,” ujar Alex.

Pada kesempatan tersebut, Alex juga mengungkapkan berdasarkan Survei Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), seorang calon bupati atau wali kota harus merogoh uang hingga Rp 20-30 miliar.

Namun, jumlah tersebut belum cukup untuk memberikan jaminan kemenangan sebagai kepala daerah tingkat II.

Survei Kemendagri, menurut Alex, memperlihatkan adanya hubungan langsung antara keterpilihan dengan biaya yang dikeluarkan.

“Kalau ingin menang, itu harus di-double-kan biayanya itu, Rp 50 miliar-Rp 75 miliar,” ujar Alex.

Adapun KPK era Firli Bahuri mencetuskan program Politik Cerdas Berintegritas (PCB).

Program ini merupakan semacam pendidikan antikorupsi yang diikuti partai politik serta kementerian dan lembaga.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/20/12352681/kpk-rekomendasikan-50-persen-kebutuhan-parpol-ditanggung-apbn

Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke