Salin Artikel

Kemenlu Minta WNI Tak Terlibat Unjuk Rasa di Sri Lanka

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Judha Nugraha mengatakan, larangan tersebut berlaku baik yang terlibat secara langsung, maupun tidak langsung dalam aksi unjuk rasa tersebut.

“Hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya korban dari WNI atau pun WNI yang terlibat unjuk rasa tersebut,” kata Judha dalam konferensi pers virtual, Kamis (14/7/2022).

Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Colombo, terdapat 340 WNI yang saat ini berada di Sri Lanka.

Mayoritas ratusan WNI tersebut merupakan pekerja migran, baik yang bekerja di sektor pariwisata hingga konsumsi.

Selain meminta tidak terlibat aksi unjuk rasa, pemerintah juga mengimbau WNI membatasi perjalanan di luar rumah selama aksi unjuk rasa berlangsung.

Kemudian, pemerintah juga mengimbau WNI menghindari kerumunan massa di tempat-tempat yang menjadi konsentrasi aksi unjuk rasa.

Judha juga mengingatkan WNI segera menghubungi KBRI Colombo jika suatu hari menemui permasalahan.

“Segera menghubungi KBRI Colombo apabila menghdapi permasalahan melalui sambungan hotline di nomor 94772773123,” imbuh dia.

Diketahui, Sri Lanka saat ini tengah dihadapi situasi krisis. Sri Lanka dihadapi kelangkaan bahan bakar yang melumpuhkan, banyak kendaraan yang ditinggalkan berderet-deret di jalan-jalan dekat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Sementara, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa telah meninggalkan negaranya ke Maladewa pada Kamis (14/7/2022).

Informasi tersebut disampaikan seorang sumber keamanan tingkat tinggi di Kolombo kepada CNN ketika massa semakin marah karena Rajapaksa belum juga mengumumkan pengunduran diri.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/14/17521651/kemenlu-minta-wni-tak-terlibat-unjuk-rasa-di-sri-lanka

Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke