Kasus Suap Dana PEN, Bupati Kolaka Timur ke Suaminya: Alhamdulillah, Kita Dapat Bantuan Bangun Daerah

Hal itu disampaikan Mujeri saat menjadi saksi kasus dugaan suap persetujuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur tahun 2021.

"Tahu (Andi Merya ke Jakarta), lupa waktunya, (dia) selalu izin ketemu Pak Dirjen, Pak Ardian," ungkap Mujeri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (7/7/2022).

"(Andi Merya) memang sering berangkat, karena program-program untuk daerah karena niat dia mau membangun daerahnya," kata dia.

Mujeri pun tidak membantah sebuah foto pertemuan istrinya dengan Ardian yang ditampilkan jaksa sebagai barang bukti.

Lantas, jaksa juga mencecar pengetahuan Mujeri soal pertemuan tersebut yang diduga dilakukan guna memuluskan pengajuan dana PEN untuk Kolaka Timur.

Menurut pengakuan Jumeri, Andi Merya selalu menceritakan berbagai hal. Namun, Mujeri mengaku tidak mengetahui pertemuannya istrinya dengan Ardian terkait pinjaman Dana PEN tersebut.

"Dia (hanya) bilang syukur, alhamdulillah. Kita sudah mendapatkan bantuan untuk membangun daerah," ujar Mujeri.

Ardian didakwa menerima suap sebesar Rp 2.405.000.000 dari Andi Merya dan Pengusaha dari Kabupaten Muna L M Rusdianto Emba agar usulan dana pinjaman PEN Kolaka Timur Tahun 2021 disetujui.

Andi Merya yang kala itu menjabat Plt Bupati Kolaka Timur menyampaikan keinginan untuk mendapatkan dana tambahan Rp 350.000.000.000 untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kolaka Timur kepada Rusdianto Emba.

Rusdianto kemudian menyampaikan keinginan Andi kepada Suparman Loke selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna yang memiliki jaringan di pusat agar membantu mewujudkan keinginan tersebut.

Lebih lanjut, Suparman menyampaikan informasi tersebut kepada Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar yang juga sedang mengurus pengajuan pinjaman dana PEN Daerah Kabupaten Muna.

Laode pun mengajak Andi Merya bertemu dengan Ardian untuk menyampaikan keinginan pengajuan dana tersebut.

Setelah pertemuan tersebut, Laode aktif membantu menanyakan perkembangan pengajuan dana PEN untuk Kolaka Timur.

Untuk mewujudkan keinginan Andi, Ardian memberi arahan agar Pemerintah Kolaka Timur mengajukan usulan baru sebesar Rp 151.000.000.00 dan meminta fee 1 persen untuk merealisasi dana PEN tersebut.

Perbuatan Ardian diduga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Ardian didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.