Muhammadiyah Harap Pemerintah Sigap Tangani PMK demi Lindungi Peternak Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mendorong pemerintah bergerak cepat dan sigap menangani penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak di Indonesia saat ini.

Menurut Haedar, upaya pencegahan PMK dari pemerintah sangat diharapkan oleh para peternak kecil. Sebab, jika hewan ternak para peternak terdampak PMK maka dampaknya harga akan merosot dan mengganggu sumber utama pemasukan mereka.

“Lebih-lebih bagi petani-peternak kecil ya, satu ekor sapi, satu ekor kambing itu sangat berharga. Sehingga, kalau mereka bisa tercegah, tidak terjangkiti PMK tentu sangat bersyukur buat mereka. Istilahnya itu rezekinya tidak terganggu,” kata Haedar dalam keterangan pers yang dikutip dari situs Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Kamis (23/6/2022).

Haedar mengatakan, merebaknya PMK menjelang perayaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah menjadi kekhawatiran tersendiri bagi umat Islam.

Dia mendorong pemerintah untuk sigap dalam penanganan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan penyebaran kasus PMK diharapkan akan memberikan dampak positif kepada peternak, terutama para peternak kecil yang memang sedang mengalami kesulitan sebagai buntut panjang dampak pandemi Covid-19.

“Kami percaya pemerintah dapat mengatasi PMK, syukur bisa menekan sedemikian rupa di hari-hari yang kini mendekati ibadah kurban,” ujar Haedar.

Haedar khawatir dengan merebaknya PMK akan membuat anjlok harga ternak. Padahal mendekati Hari Raya Iduladha, para peternak kecil yang seharusnya gembira karena ternak mereka akan laku terjual dengan harga yang pantas.

Haedar berharap pemerintah bisa bergerak cepat mencegah meluasnya kasus PMK pada hewan ternak menjelang Idul Adha ini.

“Kami percaya pemerintah mengambil langkah yang sigap, cepat, dan akurat agar PMK tidak mewabah dan merugikan petani-peternak,” ucap Haedar.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan melakukan pengadaan vaksin PMK hewan ternak sedikitnya sebanyak 28 juta dosis pada tahun 2022 ini.

Airlangga mengatakan, kebijakan itu disetujui oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat internal pemerintah di Istana Bogor, Kamis (23/6/2022), yang membahas perkembangan dan penanganan kasus PMK.

"Kemudian juga disetujui untuk pengadaan vaksin yang khusus untuk tahun ini itu sekitar 28-29 juta dosis dan seluruhnya akan dibiayai dengan dana dari KPCPEN," kata Airlangga, dikutip dari tayangan akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Airlangga menuturkan, Jokowi juga berpesan agar jajaran pemerintah menyiapkan obat-obatan PMK serta vaksinator yang akan menyuntikkan vaksin ke hewan-hewan ternak.

Di samping menyiapkan vaksin, pemerintah juga memutuskan untuk melarang pergerakan hewan ternak sapi di 1.765 kecamatan yang masuk daerah merah atau daerah yang sudah terdampak PMK.

Ia menyebutkan, kebijakan itu serupa dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam penanganan Covid-19.

"Akan diberikan larangan daripada hewan hidup dalam hal ini sapi untuk bergerak itu di daerah level kecamatan yang terdampak daripada penyakit kuku mulut atau kita sebut daerah merah," kata Airlangga.

Airlangga menambahkan, daftar daerah merah itu akan dibeberkan secara detail dalam instruksi menteri dalam negeri (inmendagri).

"Selain pergeseran daripada hewan, juga kontrol terhadap mereka yang keluar masuk peternakan. Artinya biohazard melalui disinfektan itu penting karena kita juga melihat agar carrier daripada virus ini untuk terus dijaga," ujar Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan ganti rugi sebesar Rp 10 juta per ekor sapi untuk peternak UMKM yang sapinya dimusnahkan atau dimatikan paksa.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Diamanty Meiliana)