Mahfud MD Tak Persoalkan Menurunnya Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tak mempersoalkan menurunnya tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut dia, wajar jika hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah bersifat dinamis.

Ini Mahfud sampaikan merespons survei terbaru Litbang Kompas yang menyatakan bahwan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf turun 6,8 persen.

"Kita anggap semua itu turun naik itu sebagai informasi, tidak ada apa-apa, fakta itu," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/6/2022).

Mahfud mengatakan, naik turunnya kepuasan publik pada kinerja pemerintah bergantung pada peristiwa yang terjadi ketika survei digelar.

Menurut dia, bisa jadi hasil survei Litbang Kompas terkait kepuasan publik pada pemerintah kali ini dipengaruhi oleh isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang ramai beberapa waktu lalu.

"Ya biasa kan turun naik gitu. Turun naik itu tergantung pada peristiwa pada saat survei itu," ujarnya.

Terkait angka kepuasan publik di bidang penegakan hukum yang terjun bebas, kata Mahfud, pemerintah tak bisa mengintervensi putusan pengadilan.

Ketika terdakwa dijatuhi vonis bebas misalnya, pengadilan punya alasan hukumnya. Hal yang sama, menurut Mahfud, bisa terjadi pada berbagai kasus, termasuk korupsi.

Sangat mungkin Mahkamah Agung (MA) punya pendapat lain dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dakwaan suatu kasus.

"Orang kecewa ya, kita semua kecewa. Rakyat kecewa kita juga kecewa, tetapi kita tetap bekerja berdasarkam konstitusinya, kalau Mahkamah Agung bilang gitu, kita support di situ. Biasanya turun naik," kata Mahfud.

Adapun tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf periode Juni 2022 mengalami penurunan 6,8 persen jika dibandingkan pada survei Litbang Kompas pada Januari 2022.

Pada Januari 2022, tingkat kepuasan publik mencapai angka tertinggi sejak 2015 yakni 73,9 persen. Angka itu turun pada periode Juni 2022 ke level 67,1 persen.

Penurunan cukup dalam terjadi di bidang ekonomi dan penegakan hukum. Masing-masing mengalami penurunan 14,3 persen dan 8,4 persen