Komisi II DPR Minta Anggaran Pemilu Rp 76,6 Triliun Ditekan Lagi

Doli mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menekan lagi angka tersebut.

"Catatan yang pertama itu adalah, kalau memang masih bisa diefisienkan itu akan lebih baik," ujar Doli saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022) malam.

Doli menyampaikan, cara mengefisienkan anggaran itu adalah dengan mengurangi pembelian sejumlah item, di antaranya yang berkaitan dengan pengadaan fasilitas-fasilitas fisik seperti sekretariat hingga gudang.

"Nah kalau itu memang bisa diambil alih oleh pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah pusat, aset-asetnya dihibahkan atau lebih dipinjamkan. Itu akan tentu mengurangi," kata dia.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebelumnya memaparkan alokasi anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp 76,6 triliun.

Sebagian besar dari total anggaran Pemilu 2024 itu digunakan untuk kegiatan tahapan/proses elektoral.

Sementara itu, sisanya dipakai untuk kegiatan dukungan, seperti rehabilitasi kantor dan gedung.

"Sekitar 82,71 persen atau Rp 63 triliun itu digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu, baik honor ad hoc, logistik pemilu, sosialisasi, dan pendidikan pemilu," ujar Hasyim dalam paparannya di hadapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa (24/5/2022).

Dalam data yang dipaparkan KPU, total Rp 76.656.312.294.000 yang diusulkan hampir separuhnya dialokasikan untuk kebutuhan sumber daya manusia/personel, yakni Rp 36 triliun, tepatnya Rp 36.687.830.483.000.

1. Tahapan pemilu/honor badan ad hoc: Rp 29.756.711.300.000

- Pemutakhiran data pemilih Rp 5.275.000.000.000

- Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Rp 144.135.900.000

- Pemungutan dan penghitungan suara Rp 24.337.575.400.000.

2. Dukungan tahapan pemilu

- Gaji/tunjangan kinerja pegawai sekretariat KPU Rp 6.931.119.183.000

Anggaran untuk kebutuhan personel lebih tinggi daripada kebutuhan logistik atau sarana/prasarana.

Dalam data yang sama, anggaran logistik untuk Pemilu 2024 diusulkan KPU sebesar Rp 21,2 triliun, tepatnya Rp 21.247.509.523.000.

Anggaran logistik paling banyak dialokasikan untuk pemungutan dan penghitungan suara sebesar Rp 11 triliun, tepatnya Rp 11.128.224.928.000.

Sisanya, Rp 4,29 triliun untuk penetapan hasil pemilu, Rp 597 miliar untuk masa kampanye, dan Rp 5,2 triliun buat operasional perkantoran.

Di samping kebutuhan logistik dan personel, KPU menganggarkan alokasi dana Rp 12,6 miliar untuk pos anggaran regulasi, kemudian Rp 1,1 triliun untuk pos anggaran teknologi informasi (IT), dan Rp 17,59 triliun sisanya untuk pos anggaran aktivitas.