Salin Artikel

Litbang Kompas: 71,1 Persen Responden Percaya Pemerintah Mampu Menangani jika Situasi Covid-19 Memburuk

Sementara 7,6 persen responden menjawab sangat yakin.

Meski demikian, peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti mengatakan, tidak seharusnya upaya pemerintah untuk mendorong transisi status Covid-19 di Indonesia dari pandemi menjadi endemi dilakukan secara gegabah.

"Pasalnya, sekitar satu setengah bulan setelah mobilisasi besar-besaran selama masa mudik Lebaran, potensi lonjakan kasus kembali menghadang. Hal ini terlihat dari kasus positif harian yang konsisten berada di atas angka 500 kasus dalam beberapa hari terakhir," tulis Rangga seperti dikutip dari Harian Kompas, Senin (13/6/2022).

Ia pun menilai tren penambahan kasus yang meningkat menunjukkan bahwa situasi wabah Covid-19 di Indonesia belum stabil.

Variabel seperti peningkatan mobilitas masyarakat secara signifikan atau keberadaan varian baru bisa jadi akan membuat perburukan situasi Covid-19 di Tanah Air tereskalasi cepat.

Di sisi lain, virus penyebab Covid-19 juga masih bermutasi hingga saat ini.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, saaat ini terdapat delapan kasus subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia.

Meski seluruh pasien yang terpapar sudah dinyatakan sembuh, namun sebagian besar pasien yang terinfeksi tersebut telah mendapatkan vaksin lebih dari dua dosis.

"Tak mengherankan, masih cukup banyak komponen masyarakat yang merasa belum sepakat dengan transisi status yang tengah disiapkan pemerintah," tulis Rangga.

Dari hasil survei, sebanyak 26,5 persen responden atau lebih dari seperempat responden menyatakan ketidaksetujuannya dengan rencana ini.

Rangga menilai, potensi perburukan perlu selalu menjadi bahan pertimbangan pemerintah ketika meramu kebijakan transisi.

"Pengalaman digempur wabah yang telah dialami selama dua tahun terakhir membuat mereka ragu aka kemampuan pemerintah menghadapi gelombang Covid-19 di kemudian hari," jelas Rangga.

Untuk diketahui, pengumpulan data dalam jajak pendapat ini dilakukan melalui telepon pada 24-29 Mei 2022. Jajak pendapat dilakukan terhadap 1.004 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 3,09 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/13/11030441/litbang-kompas-711-persen-responden-percaya-pemerintah-mampu-menangani-jika

Terkini Lainnya

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke