Minim Tokoh Buat Diusung Capres Bakal Jadi Problem Koalisi PKS-PKB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembentukan koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diperkirakan bakal kurang menarik minat partai lain untuk bergabung.

Menurut Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, permasalahan utama poros koalisi PKB-PKS adalah tidak ada tokoh politik yang menonjol dari kedua partai itu.

"Prospek masa depan politik koalisi PKB dan PKS menurut saya akan sulit menjaring peminat mengingat stok tokoh yang dimiliki ke dua partai ini tidak atau kurang laku di pasar politik nasional," ujar Ari saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/6/2022).

Dalam sejumlah hasil riset dari berbagai lembaga survei terkait tokoh-tokoh yang diperkirakan akan meramaikan bursa kandidat calon presiden, elektabilitas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar masih berada di urutan bawah. Hal itu membuat sosoknya diperkirakan bakal sulit bersaing, walaupun Cak Imin, sapaan Muhaimin, berkeinginan bisa menjadi capres 2024.

"Elektabilitas Cak Imin pun juga tidak beranjak dari survei berbagai lembaga survei yakni di luar 5 besar dan berada di jajaran capres dengan elektabilitas dua koma," ujar Ari.

Sedangkan PKS sampai saat ini mendorong Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri untuk meramaikan bursa capres 2024. Dia memang pernah menjadi Menteri Sosial Indonesia di Kabinet Indonesia Bersatu II pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono pada sejak 22 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014.

Salim juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi dan Oman dari 2005 sampai 2009, menggantikan Maftuh Basyuni.

Akan tetapi, elektabilitas Salim dari hasil riset sejumlah lembaga survei berada di luar peringkat 10 besar kandidat capres 2024.

"Belum lagi sosok andalan PKS pun juga tidak 'dilirik' pasar pemilih," ucap Ari.

Gagasan poros koalisi PKS-PKB diungkapkan dalam jumpa pers di Kompleks DPR/MPR, Jakarta pada Kamis (9/6/2022).

PKS diwakili oleh Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Al Habsyi dan Ketua DPP Sukamta. Sedangkan PKB diwakili oleh Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid dan Wakil Bendahara Umum Nasim Khan.

Ide koalisi PKS-PKB seakan ingin mengikuti jejak Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Aboe mengatakan, koalisi ini pun terbuka untuk membangun kerja sama dengan partai-partai yang sudah tergabung dengan poros lain, termasuk partai anggota KIB atau PDI Perjuangan.

"Kalau yang di KIB mau datang ke kami, kami enggak nolak, misal ketemu lagi PAN atau Golkar, 'wah cocok nih barang nih'," ujar Aboe.

"(PDI-P) enggak masalah, cuman mau enggak PDI-P? Pokoknya sebelum janur kuning melengkung itu belum selesai," kata Aboe.

Sementara itu, Jazilul meyakini koalisi yang dijajaki PKS dan PKB dapat dapat menghilangkan polarisasi di tengah masyarakat.

"Kalau PKS dan PKB duduk, politik identitas hilang, pembelahan hilang, kadrun-kadrun hilang. Yang diinginkan masyarakat perut kenyang, anak-anak bisa sekolah, kesehatan bisa terjamin, masa depan Indonesia terjaga," kata Jazilul.

Ia melanjutkan, koalisi yang sedang dijajaki ini membuktikan bahwa PKB dan PKS bisa mencapai titik temu. Menurut Jazilul, selama ini masyarakat kerap memandang PKB dan PKS tidak dapat bertemu.

Jazilul mengakui, PKB pun harus memberi penjelasan kepada konstituen mengenai koalisi yang dibangun PKB bersama PKS.

Sebab, menurut dia, masih ada anggapan bahwa PKB dan PKS memiliki perbedaan akidah.

"Ini kan juga harus disampaikan kepada publik, bahwa ini urusannya bukan akidah, tapi urusannya bagaimana politik ini memberikan kesejahteraan," ujar dia.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Diamanty Meiliana)