Salin Artikel

Wacana Tiket Naik Candi Borobudur Diharap Tak Mengganggu Ibadah Umat Buddha

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) berharap kebijaksanaan pemerintah untuk bisa memberikan waktu lebih bagi umat Buddha beribadah di Candi Borobudur, di tengah polemik wacana kenaikan harga tiket ke stupa bagi wisatawan lokal sebesar Rp 750.000.

"Cuma minta diberikan kesempatan, waktu yang lebih luas, luang untuk kita supaya bisa beribadah dengan baik," kata Koordinator Publikasi Dewan Pimpinan Pusat Walubi, Rusli Tan, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/6/2022).

Rusli yang juga merupakan Ketua Umum Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia (LKBI) mengatakan, umat Buddha memahami Candi Borobudur harus dilestarikan. Namun, dia juga berharap pemerintah tetap memberi ruang bagi umat Buddha untuk beribadah di samping menggiatkan pariwisata di Candi Borobudur.

Di dalam agama Buddha, kata Rusli, ada empat hari suci yang dirayakan yakni Waisak, Magha Puja, Kathina, dan Asadha. Namun, tidak seluruh hari raya itu diperingati di Candi Borobudur.

"Umat Buddha minta satu kali saja kok. Sebenarnya ini di agama Buddha ada 4 kali ya. Kita cuma mintanya Waisak saja. Magha Puja, Kathina, Asadha semuanya kita enggak minta. Kita cuma minta 1 kali," ucap Rusli.

Rusli mengatakan, umat Buddha sangat mengharapkan kebijaksanaan pemerintah dalam pemanfaatan Candi Borobudur untuk berbagai kegiatan. Sebab menurut dia, Candi Borobudur bukan hanya sekadar tempat ibadah tetapi juga merupakan warisan peradaban leluhur yang sampai saat ini masih bisa dinikmati dan membawa manfaat perekonomian bagi penduduk di sekitarnya.

"Kita bisa menikmati keindahan Candi Borobudur, buat umat Buddha tetap bisa menjalankan ibadahnya dengan baik," ucap Rusli.

"Saya tidak percaya kalau pemerintah sampai hati untuk membuat umat Buddha tidak bisa beribadah. Mudah-mudahan pemerintah sayang juga dengan umat Buddha," sambung Rusli.

Rencana pemeritnah menaikkan harga tiket menuju stupa Candi Borobudur bagi wisatawan dalam negeri turut ditanggapi oleh seorang tokoh pemuka Buddha, Bhikkhu Sri Pannyavaro Mahathera, dari Vihara Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Sri Pannyavaro menuturkan, umat Buddha dari kalangan rakyat kecil tidak akan mungkin dapat menjangkau harga tiket naik Candi Borobudur yang dibanderol Rp 750.000 per orang.

"Rakyat kecil, (umat Buddha pedesaan yang berada cukup banyak di Jawa Tengah) sampai meninggal dunia pun tentu tidak akan mampu naik ke atas candi untuk melakukan puja atau pradaksina karena harus membayar biaya yang sangat mahal bagi mereka," tutur Pannyavaro, melalui keterangan pers, Senin (6/6/2022) sore.

Menurutnya, pembatasan kuota 1.200 orang per hari yang naik ke atas candi memang sangat perlu untuk penyelamatan candi. Namun, selayaknya tanpa harus membayar tiket yang dirasa mahal.

Pannyavaro berpendapat, pembatasan dapat lakukan dengan metode antrean. Apabila pada hari itu pengunjung tidak bisa naik karena kuota sudah penuh, maka dipersilakan naik di hari berikutnya. Pendaftaran pun dapat dilakukan secara online jadi lebih mudah pengaturannya.

"Jadi jangan hanya yang punya uang saja yang boleh naik, atau dengan jalan lain harus menjadi bhiksu dulu, atau kembali menjadi murid sekolah. Tentu hal ini sangat tidak mungkin," tandas Pannyavaro.

Lebih lanjut, kata Pannyavaro, tidak masalah jika umat Buddha harus mengantre untuk bisa naik ke Candi Borobudur. Sama halnya dengan muslim saat hendak beribadah haji ke Mekkah.

"Biarlah umat Buddha sabar menanti antrean bisa naik ke atas candi kita sendiri. Seperti halnya saudara-saudara Muslim yang juga sabar menanti antrian naik haji sampai beberapa tahun," ujar Sri Pannyavaro.

Usul untuk menaikkan harga tiket menuju stupa Cando Borobudur bagi wisatawan lokal disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut dia, rencana menaikkan tarif untuk turis lokal belum diputuskan. Sebab, hal itu bakal dibahas oleh Presiden Joko Widodo pada pekan depan.

Di sisi lain, Luhut memastikan rencana kenaikan tarif untuk turis asing menjadi 100 Dollar AS tidak akan berubah. Begitu pula tarif untuk pelajar tetap sesuai rencana yang sebelumnya disampaikan, yakni Rp 5.000.

Sementara untuk sekadar masuk ke kawasan Candi, tarifnya juga tetap di angka Rp 50.000 seperti saat ini.

Luhut juga mengatakan berdasarkan masukan yang diterima, pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menyediakan tarif khusus bagi warga Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

Nantinya semua calon turis yang ingin mengunjungi Candi Borobudur diwajibkan untuk melakukan reservasi secara online. Hal ini dilakukan untuk mengatur aliran pengunjung.

Warga lokal pun juga akan diajak untuk lebih berkontribusi. Semua turis nantinya harus menggunakan pemandu wisata dari warga lokal sekitar kawasan Candi Borobudur.

Selain itu, turis diwajibkan untuk menggunakan sandal khusus “upanat” supaya tidak merusak tangga dan struktur bangunan yang ada di candi. Sandal ini akan diproduksi oleh warga dan UMKM di sekitar Candi Borobudur.

Luhut mengungkapkan, rencana pembatasan kuota pengunjung dan kenaikan tarif untuk naik ke area stupa Candi Borobudur merupakan upaya pemerintah untuk menjaga warisan budaya dunia tersebut.

Menurut Luhut, sebagai situs sejarah, Candi Borobudur memiliki berbagai kerentanan dan juga ancaman.

Berdasarkan kajian dari berbagai ahli yang memberikan masukan kepada pemerintah, kondisi situs bersejarah itu saat ini mulai mengalami pelapukan. Selain itu, perubahan iklim, erupsi gunung berapi, gempa bumi, sampai perilaku pengunjung dan aksi vandalisme juga menjadi persoalan tersendiri.

(Penulis : Kontributor Magelang, Ika Fitriana | Editor : Khairina)

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/08/08193421/wacana-tiket-naik-candi-borobudur-diharap-tak-mengganggu-ibadah-umat-buddha

Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke