Anggota DPR Sebut Rapat Final Durasi Kampanye Pemilu 2024 Digelar 7 Juni

Hal itu dinilai setelah Komisi II, pemerintah dan penyelenggara Pemilu kembali mengatur jadwal rapat kerja (raker) penetapan menjadi 7 Juni 2022.

"Keputusan tentang durasi masa kampanye akan ditetapkan dalam rapat kerja dan RDP pengambilan keputusan antara Komisi II, Pemerintah dan penyelenggara Pemilu yang kembali di reschedule pada tanggal 7 Juni 2022," kata Guspardi dalam keterangannya, Kamis (2/6/2022).

Menurut Guspardi, pada rapat konsinyering yang digelar 13-15 Mei 2022 telah dibahas mengenai durasi masa kampanye. Saat itu pada awalnya KPU mengusulkan 120 hari, sedangkan Pemerintah meminta 90 hari.

"Mayoritas fraksi di komisi II menginginkan waktu 60 sampai 75 hari. Namun setelah terjadi diskusi yang panjang, akhirnya disepakati durasi masa kampanye 75 hari dengan dua syarat," jelasnya.

Politisi PAN itu menjelaskan, syarat pertama yaitu KPU meminta pemerintah membuat regulasi untuk memuluskan hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan pengadaan logistik pemilu.

"Syarat kedua masalah teknis penyelesaian sengketa pemilu agar bisa di perpendek, di mana akan dilakukan pembahasan dengan Mahkamah Agung (MA)," tutur dia.

"Jika dua syarat itu dapat dipenuhi oleh lembaga-lembaga terkait, diyakini masa kampanye Pemilu 2024 dapat dipersingkat menjadi 75 hari," lanjutnya.

Guspardi menerangkan, rapat konsinyering dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan kesepahaman mengenai sejumlah isu yang masih memiliki perbedaan pendapat.

Pertemuan tersebut, kata dia, bukan merupakan rapat pengambilan keputusan resmi.

Sementara itu, menurut Guspardi, pertemuan KPU dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 30 Mei 2022 menghasilkan kesepakatan mengenai durasi masa kampanye agar tidak terlalu panjang.

Menurut KPU, Presiden sepakat masa kampanye selama 90 hari. 

Presiden juga berharap agar masa kampanye bisa lebih efektif dan efisien. Hal ini supaya tidak menimbulkan gesekan di masyarakat yang berlarut-larut.

"Oleh karena itu, pendapat dan arahan dari Presiden Jokowi tentang durasi masa kampanye tentu akan menjadi pertimbangan bagi Komisi II bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam menentukan dan memutuskan durasi masa kampanye," kata Guspardi.

Di sisi lain, tambah Guspardi, Komisi II telah meminta kepada KPU untu membuat skenario dan simulasi masa kampanye 75 hari. Hanya saja, hasil simulasi ini belum dilaporkan ke Komisi II DPR.

"Mungkin nanti disampaikan resmi saat rapat kerja dan RDP dengan Komisi II yang dijadwalkan kembali tanggal 7 juni pekan depan," ucapnya.

"Jadi, di DPR sendiri belum ada keputusan resmi apakah kampanye itu 90 hari atau 75 hari," pungkasnya.