Daya Pikat NU dan Upaya Mustahil Menjauh dari Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Geliat para elite politik mulai mendekati Nahdlatul Ulama menjelang tahun politik mulai terlihat.

Meski tidak melakukan kegiatan politik praktis, tetapi tidak bisa dipungkiri NU dan basis massa mereka menjadi daya tarik bagi para politikus untuk mendulang suara dalam pemilihan umum sampai pemilihan presiden-wakil presiden.

Pada pemilihan umum 1955 di masa pemerintahan Orde Lama yang dipimpin Presiden Sukarno, NU pernah berjaya sebagai partai politik. Saat itu Partai NU menduduki posisi ketiga dalam perolehan suara dan mendapatkan 91 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Partai NU berdiri setelah memutuskan berpisah dari Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada 1952. Lantas pada Pemilu 1971 di masa Orde Baru, Partai NU mendapatkan 10,213,650 suara dan 58 kursi di DPR.

Setelah itu, Partai NU dilebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akibat kebijakan Presiden Suharto untuk menyederhanakan partai politik. Yakni dengan membentuk poros demokrasi pembangunan yang memberikan wadah politik bagi kelompok Islam melalui PPP, dan poros demokrasi nasional melalui Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Sedangkan Golongan Karya (Golkar) pada saat Orde Baru tidak disebut sebagai partai politik, tetapi hanya sebagai organisasi berdasarkan kekaryaan atau kalangan profesional. Golkar pun menjadi mesin politik untuk mendukung kekuasaan Orde Baru dan Suharto.

Hasil Muktamar 1984 memutuskan NU tidak lagi terjun dalam politik praktis dan mengutamakan gerakan sosial keagamaan. Akan tetapi, NU tetap mewarnai perpolitikan Indonesia.

Hal itu dibuktikan dengan beberapa tokoh NU seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur serta Mustofa Bisri yang menjadi motor pendirian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pasca Reformasi 1998.

Sejak itu citra NU selalu identik dengan PKB dan sebaliknya, meski NU tidak terlibat dalam politik praktis.

Saat ini, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta semua partai tak menggunakan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi senjata berkompetisi politik.

Gus Yahya menyatakan, larangan tersebut berlaku untuk semua partai politik. Menurut dia, jika NU terus digunakan sebagai senjata politik, hal itu justru akan berdampak tidak baik.

“Jadi NU itu seluruh bangsa dan ndak (tidak) boleh digunakan sebagai senjata untuk kompetisi politik. Karena kalau kita biarkan terus-terus begini, ini tidak sehat,” kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (23/5/2022).

Ia juga mengingatkan supaya dalam praktiknya tidak menggunakan politik identitas agama, termasuk NU.

“Tidak boleh mengeksploitasi identitas NU untuk politik, tidak. NU ini selalu untuk bangsa,” tegas dia.

Sudah melekat

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, meski NU tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi dukungan mereka tetap terasa sampai hari ini.

"Agak susah untuk melepaskan NU sepenuhnya dalam politik praktis. DNA elite-elite NU itu ya politik. Salah satu DNA NU memang politik," kata Arya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/5/2022).

Menurut Arya, karena NU pernah menjadi partai politik dan pernah menjadi salah satu kekuatan penting politk di Indonesia pada masa lalu, maka tidak mengherankan suara mereka banyak diincar oleh para elite.

Selain itu, lanjut Arya, para kader NU juga tersebar menjadi pengurus sejumlah partai politik, di samping elite-elite dan ulama NU yang condong mendukung PKB.

"Jadi melepaskan sepenuhnya kegiatan politik hampir mustahil. Enggak mudah melepaskan aktivitas politiknya," ucap Arya.

Selain itu, pemerintah juga mengakomodasi aspirasi NU, terutama kelompok pesantren dan Nahdliyin. Salah satu contohnya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

Menurut Arya, jika Gus Yahya hendak membuat aturan tegas untuk benar-benar menjauhkan NU dari politik praktis, maka dia harus berani mencopot para pengurus-pengurus NU yang aktif di partai politik.

"Apakah Gus Yahya berani melakukan itu? Saya pikir tidak karena banyak pengurus PBNU yang juga menjadi pengurus partai politik. Saya pikir beliau bersifat imbauan saja," ujar Arya.

(Penulis : Achmad Nasrudin Yahya | Editor : Dani Prabowo)