Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Mahasiswa Indonesia yang muncul secara tiba-tiba pada bulan lalu kembali dipersoalkan.

Bila sebelumnya keberadaan partai ini dikritik oleh sejumlah elemen, baik itu mahasiswa hingga aktivis, kini partai yang dipimpin oleh Eko Pratama itu dipersoalkan oleh Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1945.

Diketahui, Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya menyebut bahwa Partai Mahasiswa Indonesia merupakan perubahan dari Parkindo 1945.

"Ya benar (Partai Mahasiswa perubahan dari Parkindo 1945)," ujar Direktur Tata Negara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Baroto kepada Kompas.com, pada 26 April lalu.

Kendati demikian, tidak dijelaskan bagaimana partai yang beralamatkan di Jalan Duren Tiga Raya Nomor 19D, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan itu mengalami perubahan nama dari Parkindo 1945.

Dinilai cacat hukum

Sejumlah kader Parkindo 1945 pun telah menyambangi kantor Kemenkumham untuk melayangkan protes atas perubahan nama partai mereka menjadi Partai Mahasiswa Indonesia.

Menurut mereka, Partai Mahasiswa Indonesia tidak jelas.

"Partai Mahasiswa Indonesia ini menurut kami ini tidak jelas ya. Ini cacat hukum ya. Ada orang bilang siluman. Kita enggak tahu. Kok bisa terjadi itu?" ujar kuasa hukum Parkindo 1945, Finsensius Mendrofa, saat ditemui di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (23/5/2022).

Menurut dia, perubahan nama ini terjadi secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan. 

"Di dalam pembukaan itu, historikal mendirikan partai ini, nilai semangat filosofi. Tentu Partai Mahasiswa Indonesia ini, tidak ada kaitannya, tidak memiliki sejarah filosofi antara Partai Kristen Indonesia dengan Partai Mahasiswa Indonesia yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM," tuturnya.

Finsensius menegaskan Partai Mahasiswa tidak memiliki kesamaan dengan Parkindo 1945. Dari sisi azaz, Parkindo 1945 memiliki 2 azaz, yaitu azaz Pancasila dan azaz Alkitab perjanjian lama dan baru.

"Pertanyaan memang Partai Mahasiswa Indonesia ini berazaz Alkitab? Apakah ini amanah dari pada founding father Partai Kristen Indonesia ini untuk berubah menjadi Partai Mahasiswa Indonesia," ucap Finsensius.

"Coba ditanya pada mahasiswa, memang mahasiswa cuma beragama Kristen? Kan tidak," katanya.

Ditolak dan disindir BEM SI

Sebelumnya, Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kaharuddin menyatakan bahwa pihaknya menolak keberadaan Partai Mahasiswa Indonesia sebagai representasi gerakan mahasiswa.

“BEM SI tegas menolak dan mengecam keras pemakaian nama ‘mahasiswa Indonesia’,” kata Kaharuddin kepada Kompas.com, Senin (25/4/2022) sore.

Menurut dia, kemurnian gerakan mahasiswa dari politik praktis, membuat aliansi-aliansi mahasiswa tak terpikir untuk membuat parpol.

Ia curiga, ada intervensi politik di balik pembentukan partai itu.

Dianggap partai siluman

Sekretaris Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Ridho Alamsyah mengaku, pihaknya tak sepakat dengan munculnya Partai Mahasiswa Indonesia.

Secara khusus, Ridho yang merupakan anggota BEM Nusantara kubu Dimas Prayoga mempertanyakan pembentukan partai yang diketuai oleh Eko Pratama, Koordinator Pusat BEM Nusantara yang berseberangan dengan kubunya itu.

"Bagi kami, ini partai siluman yang tiba-tiba muncul menggunakan nama mahasiswa, yang tidak jelas asal-usulnya dan entah kapan pelaksanaan kongresnya," kata Ridho dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (25/4/2022).

"Ini adalah upaya penggembosan serta pembungkaman yang sangat terstruktur terhadap suara kritis mahasiswa. Kami dari BEM Nusantara sama sekali tidak memiliki keterlibatan dalam partai tersebut," ungkapnya.

BEM Nusantara kubu Dimas disebut sangat menyesalkan dan mengecam keras munculnya partai yang telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI sejak awal 2022 itu.

Ridho khawatir bahwa partai ini sengaja dibentuk guna melemahkan atau mendompleng gerakan mahasiswa saat ini.

Bertentangan dengan nilai universitas

Sosiolog Universitas Negeri Jakarta yang juga mantan aktivis, Ubedilah Badrun, mengatakan keberadaan Partai Mahasiswa Indonesia bertentangan dengan nilai-nilai universitas.

Sebab, mahasiswa seharusnya mengurai atau membahas permasalahan yang terjadi di masyarakat dan negara dengan keilmuan dan secara akademik, bukan melalui kegiatan politik praktis.

"Tidak tepat jika mahasiswa membentuk partai, meski tidak ada larangan dalam undang-undang. Tetapi di statuta universitas ada larangan bagi mahasiswa jika berpolitik praktis. Berpartai adalah area politik praktis," kata Ubedilah dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (25/4/2022)

Menurut Ubedilah, kehidupan universitas adalah medan kebebasan akademik dan tidak boleh terpengaruh dengan kegiatan politik praktis.

"Jika ada sekelompok mahasiswa membuat partai, itu maknanya ada kepentingan politik praktis yang bertentangan dengan hakikat universitas sebagai magistrorum scholarium atau entitas kaum terpelajar yang selalu bergumul dengan ilmu pengetahuan," kata lelaki yang juga mantan aktivis mahasiswa 1998 itu.