Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

Mereka yang berasumsi KIB representasi politik Istana, menyandarkan pada masih terbukanya kemungkinan melakukan amandemen UUD 1945 dengan hidden agenda mengubah Pasal 7 tentang masa jabatan presiden. Hal ini tidak terlepas dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih memilih menggunakan frasa “tunduk pada konstitusi” daripada tegas menolak wacana presiden tiga periode.

Sebab “tunduk pada konstitusi” berarti mengikuti apa yang tertulis dan diperintah dalam konstitusi. Jika konstitusi memperbolehkan presiden tiga periode, logika politiknya, Jokowi pun akan tunduk dan patuh.

Sementara bagi yang berspekulasi KIB sebagai perahu yang dipersiapkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk kepentingan Pilpres 2024, sepertinya menafikan konstelasi politik saat ini. Airlangga belum menjadi calon presiden potensial sekalipun balihonya sudah terpasang di mana-mana.

Dukungan Airlangga terhadap penundaan pemilu dengan mewacanakan konsensus antar ketua-ketua umum partai, membuktikan hal itu. Jika “barang itu sudah jadi” tentu Airlangga akan bersikap sebaliknya. Terlebih, jika mau mengulik sedikit ke belakang, di mana posisi Airlangga tidaklah “baik-baik saja”. Bukan hanya di Golkar, tetapi juga di kabinet.

Posisi Airlangga terancam

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid sempat membenarkan adanya gejolak internal untuk mengkudeta Airlangga dari kursi ketua umum (ketum). Sulit untuk menyebut lontaran itu sebagai gimmick karena taruhannya terlalu mahal.

Jangan abaikan, isu keretakan di tubuh Golkar bisa berimbas pada posisi tawar Airlangga terhadap koalisi pemerintah. Sangat mungkin ada pihak-pihak yang akan menyandera keretakan itu untuk memaksa Airlangga menjadi penabuh genderang kepentingan koalisi pro-penundaan pemilu seperti diasumsikan mereka yang melihat kehadiran KIB sebagai skenario Istana.

Jika Airlangga menolak, pihak eksternal tidak akan menyokong manakala benar-benar terjadi goncangan di tubuh Golkar. Atau yang paling parah, ikut menjadi pendorongnya.

Oleh karenanya, kita meyakini isu kudeta di tubuh Golkar murni letupan ketidakpuasan sejumlah kader atas dua hal. Pertama, keikutsertaan Airlangga dalam guliran wacana penundaan pemilu yang terbukti mendapat penolakan secara luas. Pemilih kritis akan menjadikan poin ini sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan suara di Pemilu 2024. Kedua, Golkar seolah sudah di-fait accompli sebagai milik Airlangga sehingga mematikan kemungkinan aspirasi berbeda.

Sementara, dalam berbagai survei, elektabilitas Airlangga tidak juga beranjak dari kisaran satu persen. Jauh di bawah nama-nama yang tidak memiliki syarat dasar yakni partai politik, untuk mengikuti pilpres.

Dorongan untuk mencairkan calon presiden yang akan diusung menjadi wajar mengingat Golkar belum pernah berkuasa sejak Soeharto lengser. Keberadaan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden di era Susilo Bambang Yudhoyono maupun Jokowi, tidak memberi dampak siginifikan yang dibuktikan pada kegagalan Golkar memenangi pemilu sejak 2009.

Posisi Airlangga di kabinet Jokowi-Ma'ruf juga tidak sedang baik-baik saja. Desakan agar Presiden Jokowi segera melakukan reshufle kabinet, mengerucut pada posisi-posisi yang berkaitan dengan bidang ekonomi yang berada di bawah Kemenko Perekonomian pimpin Airlangga. Menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi, didominasi isu kegagalan pemerintah mengatasi persoalan ekonomi seperti dalam kasus minyak goreng.

Bukan tidak mungkin, dengan sedikit “sentuhan” Airlangga akan diposisikan sebagai pihak paling bertanggungjawab atas kegagalan pemerintah mengatasi masalah ekonomi. Kader-kader Golkar yang sudah membaca kecenderungan saat ini tentu tidak ingin partainya menjadi bumper. Terlebih Pemilu 2024 kurang dari 2 tahun. Tidak cukup waktu untuk melakukan rebranding jika hal itu benar-benar terjadi.

Unjuk kekuatan Airlangga

Dari sini kita bisa menelisik kehadiran KIB secara lebih luas. Koalisi ini jauh dari arahan Istana sekaligus juga bukan perahu Airlangga untuk Pilpres 2024, melainkan sekedar unjuk kekuatan politik seorang Airlangga untuk mengamankan posisinya di partai dan kabinet.

KIB akan rontok dengan sendirinya setelah adanya reshufle kabinet. Terlebih jika Airlangga mampu memaksimalkan KIB untuk mengamankan posisinya dan keluar dari tekanan opini yang dibangun lawan-lawannya atas kegagagalan pemerintah di bidang ekonomi, sementara PAN gagal mendapat kursi kabinet dan PPP tidak mendapat tambahan “kue”.

Terlepas motivasinya, kehadiran KIB tetap menarik dalam konteks penjajakan koalisi sekaligus celah bagi partai lain untuk memetakan arah politik ke depan. Misal untuk membendung terbentuknya Poros Islam seperti yang pernah diwacanakan sejumlah pihak. Sebab jika PAN dan PPP bisa ditarik Golkar maka hanya tersisa PKB (10,09 persen suara nasional, 58 kursi DPR) dan PKS (8,7 persen, 50 kursi). Gabungan kedua partai tidak cukup untuk merangkai satu perahu baik menggunakan 20 persen kursi DPR maupun 25 persen perolehan suara nasional Pemilu 2019.

Kehadiran KIB juga bisa menginspirasi partai-partai lain untuk mempercepat proses koalisi. Tentu akan menjadi hal positif bagi pendidikan politik masyarakat karena memiliki waktu yang lebih panjang untuk melihat dan menilai jagoan-jagoan yang diusung pada Pilpres 2024.