Salin Artikel

Cari Peluang Koalisi untuk Calonkan AHY, Demokrat: Capres Butuh "Tiket", Tak Cukup Elektabilitas

Namun, menurut Herzaky, AHY justru menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan calon presiden dari Partai Demokrat.

Herzaky mengatakan, penentuan calon presiden dari Demokrat akan bergantung pada dua faktor yakni tiket untuk mencalonkan presiden serta momentum.

"Untuk mendapatkan tiket berlaga di Pilpres 2024, kita harus membangun koalisi. Kalau punya elektabilitas tinggi, tapi tidak punya tiket, tidak akan berarti apa-apa," katadalam keterangan tertulis, Jumat (6/5/2022).

Ia menyatakan, partainya akan membangun koalisi yang memperjuangkan rakyat.

"Koalisi yang sedang dibangun Partai Demokrat adalah koalisi yang memiliki visi dan program atau platform untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat. Kesepahaman mengenai inilah yang menjadi dasar dalam bangunan koalisi kami untuk Pilpres 2024," katanya.

Ia menuturkan, AHY meyakini apabila koalisi tersebut berjuang untuk rakyat, maka kemenangan bakal dicapai.

"Kalau koalisi tidak berbicara tentang rakyat, hanya menginginkan kekuasaan dan bagi-bagi kekuasan, maka tentu rakyat tidak bisa menerima dengan baik dan tak akan memberikan kemenangan dalam kontestasi pimpinan nasional," ujar dia.

Herzaky mengatakan, Demokrat terus berupaya membangun koalisi dengan membuka komunikasi politik secara aktif dengan semua pimpinan partai politik tanpa terkecuali.

Namun, ia mengingatkan, membentuk koalisi partai politik yang berjuang untuk rakyat membutuhkan waktu dan upaya serius dalam membangun kesepahaman bersama.

Ia menyebutkan, saat ini Demokrat masih menjajaki semua kemungkinan dan situasinya pun masih sangat dinamis.

"Pada waktunya, akan kita umumkan jika memang sudah semakin mengerucut dan final. Bisa di awal 2023, bisa jelang pendaftaran capres di September 2023, dan bisa juga lebih awal," kata Herzaky.

Sementara, momentum berarti penentuan dan pengumuman nama calon presiden harus pada waktu yang tepat karena sosok yang saat ini memiliki elektabilitas tinggi belum tentu bertahan hingga satu tahun ke depan.

"Survei salah satu tolok ukur, tapi gambaran sementara, potret saat ini. Bukan suatu kepastian. Masih harus terus kita dalami dan cermati perkembangan ke depannya," ujar Herzaky.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/06/08202941/cari-peluang-koalisi-untuk-calonkan-ahy-demokrat-capres-butuh-tiket-tak

Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke