Salin Artikel

Dampak Positif dan Negatif Desentralisasi

Di bidang pemerintahan, desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di daerah untuk menyelenggarakan kepentingan penduduk setempat.

Prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan yang diserahkan pusat menjadi tanggung jawab daerah. Baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan, maupun segi pembiayaan. Perangkat pelaksananya adalah perangkat daerah itu sendiri.

Desentralisasi juga diartikan sebagai pengalihan sumber-sumber daya berupa dana, manusia, kekayaan alam dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah beserta tanggung jawab dan kewenangannya.

Di Indonesia, desentralisasi diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam penerapannya, desentralisasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang berdampak pada berbagai bidang kehidupan.

Berikut dampak positif dan negatif desentralisasi:

Bidang Positif Negatif
Ekonomi Pemerintahan daerah dapat mengelola sumber daya alam yang dimilikinya untuk dipergunakan bagi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dan bagi kepentingan rakyat. Memberikan peluang bagi pejabat daerah untuk melakukan praktik korupsi.
Sosial dan Budaya Memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu derah. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah akan dengan mudah mengembangkan potensi kebudayaan yang dimiliki daerah. Muncul potensi di mana masing-masing daerah berlomba-lomba menonjolkan kebudayaannya, sehingga dapat melunturkan persatuan dan kesatuan.
Keamanan Desentralisasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia karena desentralisasi mampu meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI atau sering disebut sebagai separatisme. Desentralisasi berpotensi menyulut konflik antardaerah, khususnya terkait dengan sengketa wilayah, sumber daya alam, dan ego kedaerahan yang berlebihan atau chauvinisme. 
Politik Sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Euforia yang berlebihan di mana wewenang pemerintah daerah hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok tertentu.

Referensi

  • Djuyandi, Yusa. 2017. Pengantar Ilmu Politik. Depok: Rajawali Pers

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/26/04000051/dampak-positif-dan-negatif-desentralisasi

Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke