Salin Artikel

Ribut-ribut soal Mafia Bibit: Tudingan Erick Thohir, Bantahan Mentan, dan Respons Nasdem

JAKARTA, KOMPAS.com - Baru-baru ini ramai soal tudingan mafia bibit di sektor pertanian. Tak ada angin ataupun hujan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap soal keberadaan mafia bibit.

Pernyataan Erick itu pun langsung menuai sorotan. Partai Nasdem yang menempatkan kadernya di kursi Mentan juga merespons keras pernyataan Erick.

Bahkan, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo angkat bicara terkait ini.

Lantas, seperti apa duduk perkaranya?

Tudingan Erick

Perkara ini bermula dari pernyataan Erick dalam kuliah umum di Universitas Padjadjaran, Sabtu (23/4/2022).

Erick mengatakan, ada mafia bibit yang menyebabkan banyak petani mendapat bibit yang salah sehingga tanaman tidak tumbuh dengan baik.

"Bibit pun ada mafianya. Banyak petani mendapatkan bibit yang hybrid yang salah sehingga ketika tumbuh tidak menghasilkan yang baik," kata Erick dilihat dari tayangan YouTube Directorate of Innovation and Corporation Unpad.

Kendati demikian, Erick tak merinci siapa mafia yang ia maksud. Namun, dia mengatakan, PT Pupuk Indonesia (Persero) bakal mendampingi dan memberikan pupuk tepat waktu serta bibit yang tepat agar petani menghasilkan tanaman yang baik.

Tak hanya itu, melalui program Makmur PT Pupuk Indonesia, pemerintah mendukung pembiayaan untuk petani yang disalurkan melalui berbagai bank himpunan negara (himbara).

Ada pula program asuransi gagal panen bagi petani yang dibuat pemerintah bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo (Persero).

Program-program itu, lanjut Erick, demi meningkatkan kesejahteraan petani.

"Yang namanya selama ini petani adalah objek, sekarang petani adalah subjek yang harus kita pastikan. Kenapa? Tadi saya sampaikan, pangan akan menjadi ancaman," kata dia.

Terkait ini, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa pengalaman sejumlah BUMN yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan banyak menemukan bibit-bibit bersertifikat palsu. Sertifikat itu dibeli para petani dari pihak ketiga.

"Bibit-bibit bersertifikat palsu yang sangat merugikan para petani karena memberikan dampak besar hasil komoditi mereka dan tentunya ini juga akan merugikan BUMN karena berdampak kepada volume pasokan ke pabrik-pabrik BUMN," kata Arya melalui keterangannya kepada Kompas.com, Senin (25/4/2022).

Merespons situasi ini, kata Arya, pihaknya bersama Kementan terus menjalin kerja sama, salah satunya melakukan pengadaan bibit bagi petani.

Menurut dia, cukup banyak BUMN yang bergerak di komoditi sawit, tebu, kopi dan kakao sehingga dapat dilakukan kerja sama pengadaan bibit. Kerja sama juga dilakukan dalam pengadaan bibit para petani sawit dan tebu.

"Sehingga para petani menadapatkan bibit yang terbaik dan tersertifikasi," ucap Arya.

Respons Nasdem

Menanggapi ini, Partai Nasdem meminta Erick Thohir menjelaskan secara spesifik mengenai tudingan mafia bibit yang ia maksud.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengatakan, partainya akan meminta Mentan Syahrul Yasin Limpo mundur dari jabatannya jika tudingan Erick terbukti benar.

"Kalau hal itu ada (mafia bibit), maka Nasdem akan mendesak Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk mengundurkan diri dari kabinet karena telah mencederai misi pengabdian restorasi yang diamanatkan oleh partai kepada beliau," kata Hermawi dalam siaran pers, Minggu (24/4/2022).

Hermawi mengatakan, Nasdem perlu menanggapi tudingan tersebut karena Syahrul merupakan kader Nasdem yang ditugaskan membantu Presiden Joko Widodo di kabinet.

Hermawi melanjutkan, jika memang ada bukti kuat terkait dugaan penyimpangan di Kementerian Pertanian, Nasdem akan meminta KPK atau Kejaksaan Agung untuk segera mengusut tuntas kasus ini.

Di samping itu, ia juga mempertanyakan adanya pernyataan yang terkesan tiba-tiba dari Erick terkait adanya mafia di Kementerian Pertanian.

"Nasdem juga ingin bertanya kepada Erick Thohir kok ujug-ujug ngomong soal mafia di Kementan. Apakah Erick Thohir sedemikian yakin bahwa di Kementerian BUMN tidak ada mafia?" ujar Hermawi.

Bantahan Mentan

Dimintai tanggapan terkait ini, Mentan Syahrul Yasin Limpo justru kebingungan. Menurut dia, yang seharusnya memberikan penjelasan terkait mafia bibit adalah Erick sendiri alih-alih dirinya.

"Apa jawabnya itu ya? Yang harus jawab Pak Erick ya menurut saya," kata Syahrul usai acara pelepasan ekspor sarang burung walet di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dikutip dari video, Senin (25/4/2022).

Kompas.com menerima keterangan Syahrul dari video yang dibagikan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri dan telah diizinkan untuk mengutipnya.

Dalam video itu, Syahrul lantas bertanya ke sejumlah pejabat Kementan yang mendampingi dirinya, apakah ada mafia di tubuh Kementerian Pertanian.

Para pejabat itu yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perkebunan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretaris Jenderal, Kepala Badan Karantina Pertanian, dan Plt Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Satu per satu pejabat yang ditanya Syahrul menjawab bahwa tidak ada mafia bibit di Kementan.

"Mau bilang apa? Kalian sudah dengar kan?" kata Syahrul kepada wartawan.

"Kalian siap tanggung jawab?" ucap Syahrul lagi ke jajaran dirjen.

Syahrul pun menegaskan bahwa dirinya tak tahu menahu soal mafia bibit yang dimaksudkan Erick.

"Jadi aku nggak menjawab apa yang disampaikan Erick, silakan aja. Karena mungkin juga yang dimaksud siapa," ucap Syahrul.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/25/20174891/ribut-ribut-soal-mafia-bibit-tudingan-erick-thohir-bantahan-mentan-dan

Terkini Lainnya

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Nasional
Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Nasional
Mengganggu Pemerintahan

Mengganggu Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke