Politisi Nasdem Setuju PPKM Dihapus: Angka Kasus Positif dan Kematian Covid-19 Sudah Melandai

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi sependapat dengan epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono yang mengusulkan agar pemerintah menghapus kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Nurhadi beralasan, penanganan pandemi Covid-19 yang baik belakangan ini menjadi kabar gembira masyarakat yang berharap hidup normal kembali.

"Saat ini angka kasus positif dan kematian Covid-19 sudah melandai dan terkendali, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit juga sudah longgar dan cakupan vaksinasi sudah tinggi. Saya kira perlu kiranya PPKM dicabut oleh pemerintah," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/4/2022).

Nurhadi melanjutkan, PPKM selama ini cukup efektif menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19.

Selain itu, lanjut dia, berbagai langkah mitigasi seperti pemberian vaksin dan protokol kesehatan, menjadi faktor penting menekan laju Covid-19.

"Alhamdulillah, saat ini masyarakat tampaknya sudah mulai bisa hidup normal kembali, salah satunya adalah karena kebijakan PPKM yang diambil oleh pemerintah," jelasnya.

Kendati mendukung kebijakan PPKM untuk dicabut, Nurhadi tetap meminta pemerintah memberikan perhatian kepada penanganan pandemi Covid-19.

Khususnya, agar pemerintah tetap fokus pada edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.

"Termasuk, tetap patuh pada protokol kesehatan dan pelaksanaan vaksin booster," ucapnya.

Di sisi lain, pemerintah juga bisa melakukan akselerasi pada pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional.

Hal ini lantaran masa pandemi dinilai banyak sektor yang mengalami stagnasi, salah satunya sektor ekonomi.

Diketahui, Pandu Riono mengusulkan agar pemerintah menghapus kebijakan PPKM.

PPKM selama ini diterapkan di seluruh Indonesia sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19.

"PPKM tidak lagi menjadi efektif untuk mengendalikan pandemi," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/4/2022).

Pandu mengatakan, indikator penerapan PPKM di antaranya adalah kenaikan kasus Covid-19, angka kematian Covid-19, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit dan cakupan vaksinasi.

Saat ini, kata dia, kasus Covid-19 sudah mengalami penurunan, cakupan vaksinasi cukup tinggi bahkan pemerintah memberikan pelonggaran di seluruh kegiatan masyarakat.

"Dan dari hasil sero survei ternyata kadar antibodi masyarakat cukup tinggi. Ini melegakan, kita meniadakan larangan mudik, jadi tidak ada pengetatan sebenarnya, kalau diketatkan lucu juga sehari-hari seperti tidak ada PPKM, jadi tidak berwibawa lagi, tidak efektif lah," ujarnya.