Salin Artikel

Jokowi Tegaskan Pemilu Tetap 2024, PKB: Itu Keputusan Resmi DPR, Tak Mungkin Mengingkari

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal jadwal pemungutan suara Pemilu tetap 14 Februari 2024 sudah menjadi keputusan bersama.

Keputusan itu terjadi di DPR, saat rapat bersama antara penyelenggara pemilu, Komisi II DPR dan pemerintah.

"Kan itu yang diambil dalam keputusan resmi oleh DPR. Tak mungkin PKB mengingkari itu," kata Jazilul saat diskusi di acara Gaspol! Kompas.com, Selasa (12/4/2022).

Pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024, menurut dia, bukan lagi sebuah wacana, melainkan keputusan. 

"Jadi sebelum Pak Jokowi statement, ya DPR juga sudah jadi keputusan bahwa pemilu 14 Februari, itu sudah disepakati oleh semua termasuk oleh PKB," jelasnya.

Terkait wacana penundaan pemilu, Jazilul mengaku, tak bisa memungkirinya. Hanya saja, ia menegaskan bahwa PKB berada dalam posisi sebagai penyampai aspirasi penundaan.

"Apa yang disampaikan Gus Muhaimin terkait penundaan, bukan berarti mendelegitimasi apa yang menjadi keputusan Komisi II bersama pemerintah," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi kembali angkat bicara soal ramainya wacana penundaan pemilu 2024.

Kali ini, dalam rapat terbatas (ratas) kabinet di Istana Negara, Jokowi menyampaikan Pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Presiden Jokowi dalam keterangan yang dikutip dari channel Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

"Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," tambah dia.

Adapun wacana penundaan pemilu disuarakan oleh beberapa elite parpol dan menteri di kabinet.

Salah satu elite parpol yang menyuarakannya adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Ia menyebutkan alasan bahwa ada aspirasi dari pengusaha yang menginginkan pemilu ditunda dengan pertimbangan kondisi stabilitas ekonomi pada 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/15240531/jokowi-tegaskan-pemilu-tetap-2024-pkb-itu-keputusan-resmi-dpr-tak-mungkin

Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke