Profil Partai Buruh, Berawal dari Reformasi dan Harapan Lolos Parlemen

Partai ini juga beberapa kali berganti nama dan lambang untuk mengikuti Pemilu meski tidak pernah lolos ke parlemen.

Awal berdiri dan kiprah di Pemilu

Partai Buruh pertama kali didirikan pada 28 Agustus 1998, tiga bulan setelah Presiden kedua Republik Indonesia Suharto menyatakan berhenti pada 21 Mei 1998 dalam gelombang demonstrasi menuntut reformasi.

Setelah melalui proses verifikasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Partai Buruh yang dipimpin Muchtar Pakpahan bisa mengikuti Pemilu 1999. Saat itu nama partai tersebut adalah Partai Buruh Nasional dengan nomor urut 37.

Pada Pemilu 1999, Partai Buruh Nasional hanya memperoleh 140.980 suara atau 0.13 persen.

Partai Buruh kemudian berubah nama menjadi Partai Buruh Sosial Demokrat untuk bisa mengikuti Pemilu 2004. Saat itu mereka mendapatkan nomor urut 2.

Perolehan suara Partai Buruh Sosial Demokrat pada Pemilu 2004 sebanyak 636.397 atau 0.56 persen.

Partai Buruh kemudian dinyatakan tidak lulus verifikasi KPU untuk bisa mengikuti Pemilu 2009. Namun, setelah menggugat ke Majelis Konstitusi mereka bisa mengikuti Pemilu 2009 dengan nomor urut 44.

Perolehan suara Partai Buruh pada Pemilu 2009 mencapai 265.203 (0.25 persen).

Deklarasi ulang

Dikutip dari situs resmi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan 4 Konfederasi serikat pekerja dan 50 federasi serikat pekerja tingkat nasional sampai organisasi nelayan kemudian mendeklarasikan kembali perubahan susunan kepengurusan dan lambang Partai Buruh pada 5 Oktober 2021.

Sejumlah organisasi yang mendukung deklarasi perubahan Partai Buruh adalah pengurus Partai Buruh sebelumnya, Rumah Buruh Indonesia unsur konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Rumah Buruh Indonesia unsur Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Organisasi Rakyat Indonesia - KSPSI Serikat Petani Indonesia (SPI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Rumah Buruh Indonesia unsur FSP KEP, Rumah Buruh Indonesia unsur FSP FARKES Reformasi, Forum Pendidik dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia (FPTHSI), dan Gerakan Perempuan Indonesia (GPI).

Sampai saat ini Partai Buruh menyatakan sudah mempunyai perwakilan daerah di 34 provinsi, 483 perwakilan tingkat Kabupaten/Kota, dan 2.714 perwakilan di tingkat kecamatan.

Kantor Komite Eksekutif Partai Buruh berada di Jalan Raya Pondok Gede No. 11 Lt.3 RT.01 RW 02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, 13520.

Target Partai Buruh dalam Pemilu 2024 adalah:

1. Lolos ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) sebesar 4- 5,2 persen atau sekitar 5,6 Juta–7 Juta Orang memilih Partai Buruh.
2. Mendapatkan 15 – 20 Kursi di DPR RI.
3. Memenangkan 5-10 Orang Buruh menjadi Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota di 5-10
4. Kabupaten/Kota.
5. Mendapatkan 5-10 persen dari total jumlah kursi di masing-masing DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Asas dan ideologi Partai Buruh

Asas Partai Buruh adalah Negara Sejahtera atau Welfare State.

Sedangkan ideologi Partai Buruh adalah Pancasila. Dengan titik tumpu pada sila kedua dan kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Partai Buruh juga menyatakan mempunyai 13 misi perjuangan, yaitu:

1. Kedaulatan Rakyat
2. Lapangan Kerja
3. Anti Korupsi dan jaminan sosial yang meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan
4. Pengangguran, Jaminan Pendidikan, Jaminan Perumahan, Jaminan Air Bersih, hingga Jaminan Makanan untuk Rakyat
5. Kedaulatan Pangan (tanah, benih, pupuk, anti impor beras untuk petani), Kedaulatan Ikan, dan Kedaulatan Ternak
6. Upah Layak
7. Pajak untuk Kesejahteraan Rakyat serta hubungan industrial antara lain Tolak Outsourcing, Tolak Karyawan Kontrak Berkepanjangan, Pesangon yang Layak, jam Kerja yang Manusiawi,
8. Perlindungan Buruh Perempuan, Kerja Layak, Tolak Buruh Kasar TKA, Tolak Pemagangan, dan Tolak PHK yang dipermudah
9. Perlindungan Perempuan dan Anak Muda
10. Lingkungan Hidup, Masyarakat Adat, dan HAM
11. Kesejahteraan dan status PNS untuk Seluruh Guru dan Tenaga Honorer
12. Pemberdayaan Disabilitas
13. Membangun Kekuatan BUMN dan Koperasi

Susunan pengurus Partai Buruh periode 2021-2026

Komite Eksekutif (Exco-Pusat)

Presiden: Said Iqbal

Wakil Presiden: Agus Supriyadi

Sekretaris Jenderal: Ferri Nuzarli

Bendahara Umum: Agus Sarjanto

Majelis Tingkat Pusat

Ketua Majelis Rakyat: Sonny Pudjisasono

Wakil Ketua Majelis Rakyat: P. Charly Samosir

Sekretaris Majelis Rakyat: Ismail Kamarudin Umar

Ketua Majelis Nasional: Agus Ruli Ardiansyah

Sekretaris Majelis Nasional: Damar Panca Mulya

Ketua Mahkamah Partai: Riden Hatam Aziz

Wakil Ketua Mahkamah Partai: Ali Fahmi

Sekretaris Mahkamah Partai: James Simanjuntak