Forum DEWG G20, Kemenkominfo Sebut Anggota G20 Sepakati Tata Kelola Data Global

KOMPAS.com –  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Mira Tayyiba mengatakan delegasi negara anggota Group of Twenty (G20) menyepakati tata kelola data global.

Kesepakaan itu terjadi dalam pertemuan Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) G20 dengan agenda pembahasan tentang arus data lintas batas negara yang berlangsung secara hibrida di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (30/3/2022).

Adapun hal penting yang ada dalam tata kelola data global, yakni mendukung perlindungan data pribadi, bisnis, dan perdagangan internasional, serta arus data lintas negara.

“Dalam delegasi disepakati bahwa kerangka tata kelola data global meliputi perlindungan pribadi, privasi data dan penghapusan hambatan perdagangan,” ujar Mira Tayyiba dalam keterangan pers yang dimuat laman kominfo.go.id, Rabu.

“Hal itu menjadi dasar untuk mendukung operasi bisnis, perdagangan internasional, serta arus data lintas negara,” katanya.

Lebih lanjut, Mira menyatakan delegasi negara anggota G20 yang hadir secara virtual itu mendukung isu prioritas arus data lintas negara menjadi bahasan yang multi-stakeholders sesuai dengan rekomendasi dari Presidensi G20 Italia sebelumnya.

“Delegasi mendukung ditemukannya kesepahaman bersama tentang arus data dan identitas digital dalam lingkungan digital yang aman serta melanjutkan pembahasan yang dilakukan oleh presidensi sebelumnya,” jelasnya.

Terdapat beberapa hal penting yang menjadi perhatian delegasi negara anggota G20, yakni pertimbangan untuk tidak membuka diskusi tentang definisi trust dalam istilah Data Free Flow with Trust dan empat prinsip dalam arus data lintas negara.

Selain itu, Mira juga menyarankan untuk delegasi G20 tetap mengambil langkah secara bertahap yang berkaitan dengan tata kelola data.

“Untuk mengambil pendekatan harus melalui proses yang bertahap serta fokus pada praktik dan operasional yang tidak ambisius sesuai dengan aturan dari masing-masing negara G20,” jelasnya.

Meskipun demikian, ia tetap meminta delegasi untuk melanjutkan perkembangan terhadap isu ini sesuai dengan konsep yang telah diajukan oleh Presidensi G20 Indonesia.

“Isu arus data lintas negara merupakan isu yang cukup menantang. Kami akan meminta persetujuan untuk melanjutkan masalah penting ini ke arah yang telah di jabarkan melaui konsep yang diusulkan Presidensi G20 Indonesia,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Pertemuan Pertama DEWG G20 dibuka oleh Menteri Kemenkominfo Republik Indonesia (RI) Johnny G Plate dan dipimpin oleh Chair DEWG Mira Tayyiba serta Alternate Chair Dedy Permadi.

Pertemuan ini diikuti secara virtual oleh delegasi negara-negara anggota G20 serta para negara maupun organisasi internasional yang diundang.

Selain itu, terdapat pula Global Knowledge Partners dan National Knowledge Partners yang turut hadir dalam pertemuan untuk memaparkan hasil kajian terhadap masing-masing isu prioritas yang diangkat dalam DEWG.

Dalam Presidensi G20 Indonesia, Kemenkominfo yang berperan sebagai pengampu DEWG G20 mendorong untuk pembahasan tigu isu prioritas, yakni Konektivitas dan Pemulihan pasca pandemi Covid-19 atau Connectivity and PostCovid-19 Recovery, Kecakapan dan Literasi Digital atau Digital Skills and Digital Literacy, serta Arus Data Lintas Negara atau Data Free Flow with Trust and Cross-Border Data Flow.