Anggota DPR: Ide "Crowdfunding" Mesti Dibuat Transparan dan Akuntabel

Namun, terkait hal itu pemerintah diminta tak boleh melupakan asas transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

"Ide crowdfunding ini mesti dibuat transparan dan akuntabel," kata Mardani kepada Kompas.com, Rabu (30/3/2022).

Lanjut dia, pemerintah juga harus mempertimbangkan bahwa urun dana itu dilakukan dengan seksama.

Dalam hal ini, pemerintah diminta telah mengukur urutan prioritas dan analisa manfaat serta perhitungan jika menggunakan mekanisme crowdfunding.

"Tapi mekanismenya harus jelas. Tetap saja semua mesti dilakukan dengan seksama. Urutan prioritas dan analisa manfaat dan costnya harus jelas," pinta Mardani.

Di sisi lain, Mardani juga meminta pemerintah mengajak masyarakat terlibat dalam pembangunan IKN, selain crowdfunding.

Misalnya, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah di IKN.

"Agar dalam pembangunannya, IKN bebas dari cengkeraman oligarki," tambah dia.

Selain itu, Ketua DPP PKS ini menyoroti soal pembiayaan IKN yang sebagian menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, jika menggunakan APBN, maka harus diperuntukkan bagi hal-hal esensial.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan sebuah langkah jangka panjang yang memakan waktu belasan hingga puluhan tahun.

Karena itu, dibutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat.

"Membangun kota itu tidak sebentar. Artinya, tidak bisa 3 sampai 5 tahun. Ini merupakan satu langkah panjang 15 hingga 20 tahun ke depan dan bahkan kita punya perencanaan hingga 2045," ujar Bambang usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Selasa (29/3/2022).

"Ini tentu saja (pembangunan ibu kota) membutuhkan support pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat," lanjutnya.