Terima Protes Warga Lampung Soal Hutan Lindung, Ketua Komisi IV: Pejabat KLHK Tukang Tipu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PDI-P Sudin meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serius menanggapi persoalan masyarakat.

Hal itu ia sampaikan usai menerima protes dari masyarakat, yakni warga Sukapura, Lampung Barat yang mengaku heran rumahnya tiba-tiba dikatakan termasuk area hutan lindung.

Padahal, kata Sudin, orang tersebut sudah tinggal di sana sejak 1952.

"Mereka sudah demo ke mana-mana. Katanya sudah ketemu pejabat di kementerian kehutanan. Ya segala macam sudah lah, tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjutan," kata Sudin dalam rapat kerja (raker) Komisi IV DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senin (28/3/2022).

Kepada Sudin, warga tersebut protes atas sikap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tak menggubris laporan tersebut.

Menurut warga itu, kata Sudin, pejabat di kementerian tersebut bahkan dinilai berdusta karena tak kunjung menindaklanjuti laporan.

"Mereka bilang, pejabat kementerian kehutanan tukang tipu. Ngomong akan diurusin, akan diselesaikan," jelasnya.

Tak hanya ke pemerintah, para warga itu juga disebut sudah mengadu ke partai politik. Namun, hasilnya pun tetap nihil.

Hingga kini laporan itu tak kunjung ditindaklanjuti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mendengar protes itu, Sudin mengaku tak bisa berjanji membantu penyelesaian karena dirinya tidak tahu detail permasalahannya.

Namun, dalam rapat, ia meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera membuatkan laporan dari warga yang mengeluhkan rumahnya tiba-tiba masuk hutan lindung.

Kementerian itu juga diminta segera menyelesaikan persoalan warga tersebut.

"Saya minta segera dibuatkan laporannya paling lama satu bulan. Nanti tolong dimasukan kesimpulan rapat," tegas Sudin.

Hingga berita ini dibuat, belum ada respons dari Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Rapat pun masih berlangsung dengan mendengarkan tanggapan dan masukan dari anggota DPR.