Siapa Menteri yang Disindir PKB Manfaatkan Posisinya untuk Kampanye Capres? Pengamat Sebut 4 Nama Ini

Empat menteri itu di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Jika sejumlah menteri, artinya ada banyak. Dan selama ini yang jalan tebar pesona kan memang banyak. Ada Erick Tohir, Sandi, Prabowo, dan Airlangga," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/3/2022).

Ujang mengungkapkan, empat menteri tersebut melancarkan aksinya berkampanye karena tidak dilarang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia merujuk pada pernyataan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pada November 2021 yang menyebut bahwa Jokowi memberikan kebebasan kepada para menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk menaikkan elektabilitas.

Saat itu, Muzani menyebut, di sistem demokrasi yang dianut Pemerintah Indonesia, yakni tak ada larangan bagi menteri untuk mencari cara meningkatkan elektabilitasnya.

"Artinya begini, Presiden memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan menaikkan popularitas dan elektabilitas dan saya kira sebagai sebuah proses demokrasi ini cara yang sehat untuk memilih pemimpin," kata Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/11/2021), dikutip dari Kompas TV.

Menurut Ujang, tidak mungkin para menteri itu bebas berkampanye untuk Pilpres, jika tidak diberi keleluasaan oleh Presiden.

"Karena sudah ada lampu hijau dari Jokowi. Jadi mereka gasspoll keliling-keliling untuk pencapresan," jelasnya.

Kendati demikian, kampanye tersebut dinilai menimbulkan dilema sebab menteri memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Namun, jika benar mereka berkampanye di sela-sela tugasnya, maka akan fokus antara tugas menteri dan tujuan pencapresan akan terpecah.

Ujang berpandangan, jika menteri menteri itu terus berkampanye, maka juga akan menimbulkan persepsi buruk di mata publik.

"Akan jadi persoalan di mata publik. Karena publik akan menganggap mereka tak bersungguh-sungguh bekerja sebagai menteri. Karena mereka akan lebih banyak urus Pilpres untuk kepentingan masing-masing," pungkasnya.

Sebelumnya, Jazilul Fawaid menyinggung sejumlah menteri yang dinilai memanfaatkan posisinya untuk melakukan kampanye-kampanye politik menjelang Pilpres 2024.

Menurut dia, menteri seharusnya fokus saja sebagai pembantu Presiden, bukan justru berkampanye dalam rangka Pilpres.

"Jangan gunakan posisi menteri untuk kampanye politik dalam konteks untuk menjadi capres-capres, itu kan ada," kata Jazilul dalam keterangannya, Kamis (24/3/2022).

Namun, Jazilul tak mengungkapkan siapa sejumlah menteri yang dimaksud tersebut.