Mayoritas Publik Tak Puas dengan KPK Karena Kinerja Dewas

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik merasa tidak puas dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika melihat hasil survei yang dilaksanakan Litbang Kompas pada 22-24 Februari lalu.

Berdasarkan survei terhadap 506 responden di 34 provinsi, 48,2 persen publik menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja Lembaga Antirasuah itu. Dari hasil survei, penyebab ketidakpuasan terbesar yakni akibat kinerja Dewan Pengawas (Dewas) KPK, yang dinilai tidak optimal (34,3 persen).

Menurut peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman, nama-nama besar di dalam Dewas KPK tak bisa menjamin bahwa kinerja Dewas akan menjadi baik.

“Meski diiisi nama-nama besar kinerja Dewas sangat buruk. Misalnya dalam memutus Lili Pintauli Siregar, (sikap) Dewas sangat lembek,” tuturnya pada Kompas.com, Senin (21/3/2022).

Lili sebelumnya dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran kode etik berat karena berkomunikasi dengan mantan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial, yang tengah berperkara di KPK.

Dalam putusannya, Dewas KPK menjatuhkan sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan kepada Lili. Namun, putusan itu dinilai terlalu ringan.

“Seharusnya Dewas memecat Lili, karena telah berkomunikasi dengan pihak beperkara,” ucapnya.

Ia pun pesimistis KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri akan berbenah.

“Kecil kemungkinan pimpinan KPK mau berubah. Satu-satunya harapan saya adalah tahun depan mereka tidak lagi terpilih,” imbuh dia.

Selain putusan terhadap Lili, saat ini ada dua laporan yang tengah masuk ke Dewas KPK.

Pertama, laporan Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK) 2020 terkait pemberian penghargaan kepada istri Firli, Ardina Safitri sebagai pencipta himne dan mars KPK.

Kedua, laporan IM57+ Instute terkait SMS blast dari KPK pada masyarakat yang diduga digunakan Firli untuk kepentingan pribadi.

Penyebab lain

Selain kinerja Dewas, ada sejumlah hal lain yang membuat kinerja KPK dinilai merosot oleh publik. 

Beberapa hal tersebut yakni merosotnya jumlah operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK (26,7 persen), banyak hal kontroversi di tubuh KPK (18,7 persen), serta citra pimpinan KPK (11,1 persen).

Untuk diketahui, pengumpulan data survei ini dilakukan dengan cara sambungan telepon terhadap responden.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Metode ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan nirpencuplikan penelitian atau margin of error 4,36 persen.