Luhut Beda Suara soal Penundaan Pemilu, Jokowi Dinilai Perlu Sampaikan Sikap Final Pemerintah

Menurut Ali, Jokowi harus bersuara karena dua menteri koordinator yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sikap berbeda terkait penundaan Pemilu 2024.

"Karena Pak Luhut sudah berbicara dan Pak Mahfud berbicara dalam narasi yang berebeda, tentunya atasan dari dua orang ini adalah presiden shingga kemudian kata akhirnya, sikap akhir pemerintah itu ada di presiden," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/3/2022).

Ali mengatakan, sikap final yang disampaikan Jokowi kelak diharapkan dapat mengakhiri perbedaan pendapat di tengah masyarakat mengenai wacana menunda pemilu.

Sebab, kata Ali, masih banyak agenda pemerintah yang mesti diselesaikan Jokowi dalam sisa masa jabatannya dengan kepercayaan penuh dari publik.

"Kepercayaan masyarakat harus ditumbuhkan kembali, tapi kalau seperti ini kan akan membuat polarisasi yang pada akhirnya membuat masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah," kata Ali.

Ia menambahkan, perbedaan sikap antara Luhut dan Mahfud juga semakin menegaskan anggapan masyarakat bahwa Luhut merupakan 'menteri segala urusan'.

Sebab, persoalan pemilu sejatinya merupakan isu yang menjadi ranah Mahfud sebagai Menko Polhukam.

"Selama ini kan desas desusnya seperti itu, memang Pak Luhut menjadi sangat powerful di pemerintahan. Hari ini menegaskan kembali, jadi urusan ini kan tupoksi daripada Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam mengkoordinasikan tentang pemilu," ujar Ali.

Dalam sebuah wawancara yang diunggah di akun Youtube Deddy Corbuzier, Luhut menyatakan memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Luhut mengeklaim, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.

Sementara itu, Mahfud menyatakan, pemerintah tidak pernah membahas rencana menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).

Di sisi lain, Presiden Jokowi pada Jumat (4/3/2022), menegaskan bahwa dirinya taat pada konstitusi.