Surya Paloh: Sejauh Presiden Anggap Roda Pemerintahan Berjalan Efektif, Saya Tak Yakin Ada Reshuffle

"Saya yakin dan percaya, bahwasanya sejauh Presiden menganggap administrasi roda pemerintahannya berjalan efektif, saya enggak yakin ada reshuffle. Tidak ada reason untuk membuat reshuffle," kata Surya Paloh usai bertemu Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Paloh menegaskan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Karena itu, menurut dia, Jokowi bisa saja memutuskan merombak kabinetnya jika merasa ada anak buahnya yang tidak bekerja dengan baik.

"Kecuali, Presiden yang memiliki hak prerogatif, mengatur kabinetnya, merombak kabinetnya, merasa ada sesuatu yang tidak tepat fungsi dan peran yang dijalankan oleh pembantunya," kata Paloh.

Paloh menegaskan, partainya akan menghargai keputusan Presiden apabila reshuffle kabinet benar akan dilakukan.

"Nasdem, saya pikir Golkar juga sama, kami  menghargai itu semuanya," ujar Paloh.

Sekretaris Gerakan Sosial dan Penanggulangan Bencana DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ,Luqman Hakim, sebelumnya mengatakan bahwa dia mendapat informasi Presiden Joko Widodo akan merombak kabinet pada akhir Maret 2022.

Luqman mengemukakan, dalam reshuffle nanti PAN akan mendapat jatah satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri.

"Kalau kabar-kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini. PAN dapat satu menteri plus satu wamen," kata Luqman kepada wartawan, Selasa lalu.

Isu reshuffle kembali berhembus setelah beredar kabar bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo pada pekan lalu untuk membahas perombakan kabinet. Zulkifli membantah dirinya bertemu dengan Jokowi. Ia mengeklaim partainya tidak mengharapkan kursi di kabinet karena reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

"(Reshuffle) menteri sepenuhnya hak Presiden, bukan domain PAN," kata Zulhas, sapaan Zulkifli, Senin lalu.

PAN telah menyatakan diri mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada 31 Agustus 2021. Namun, hingga kini, PAN tidak mendapatkan posisi di Kabinet Indonesia Maju.