Demokrat Anggap Jokowi dan Mahfud Belum Menjawab Kecemasan Masyarakat Soal Wacana Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman menilai Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD belum menjawab kecemasan masyarakat terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal itu disampaikan Benny dalam diskusi virtual Parasyndicate bertajuk “Tunda Pemilu vs Tunda IKN Rakyat Pilih Mana?” yang diselenggarakan, Rabu (9/3/2022).

“Ada ketidaktegasan sikap Presiden dan Menko Polhukam. Jadi sampai saat ini isu (penundaan pemilu) masih menjadi isu yang mencemaskan rakyat,” sebut Benny.

“Tidak bisa Presiden mengatakan ini wacana publik, hak masyarakat menyampaikan pandangan, dan di lain pihak Presiden juga mengatakan tetap patuh pada konstitusi,” jelas dia.

Benny menyebut wacana penundaan pemilu bukan wacana biasa yang otomatis muncul ke permukaan. Wacana ini, menurut dia, justru muncul dari pihak-pihak yang berada di lingkar kekuasaan Jokowi.

“Karena yang menyampaikan (wacana) adalah para pembantu Presiden,” kata dia.

Dalam pandangannya, para pembantu Jokowi yang melontarkan wacana itu adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto yang juga duduk sebagai Ketua Umum Partai Golkar, serta ketua umum partai politik (parpol) yang menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

Tercatat wacana penundaan pemilu juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

“Jadi ini bukan wacana biasa tapi pantulan kehendak yang begitu kuat sebetulnya bagi sekelompok orang, termasuk mungkin Pak Jokowi sendiri yang punya keinginan mempertahankan kekuasaan sampai 2027 dengan menunda pemilu,” imbuhnya.

Diketahui Jokowi merespon wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Ia menegaskan akan tetap patuh pada konstitusi. Namun Jokowi menuturkan bahwa semua pihak boleh menunculkan wacana tersebut.

“Siapapun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu, dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” terangnya, Jumat (4/3/2022) di Istana Bogor, Jawa Barat.

Senada dengan Jokowi, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membahas penundaan pemilu.

Ia mengungkapkan dalam dua kali rapat kabinet Jokowi justru berpesan padanya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar.