Strategi-strategi Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuannya.

Tujuan kelompok kepentingan adalah untuk memengaruhi keputusan politik dengan meyakinkan pejabat publik agar bertindak sesuai kepentingan kelompoknya.

Dalam usahanya mencapai tujuan, kelompok kepentingan memiliki strategi melalui gerakannya. Apabila kelompok kepentingan tidak mampu memengaruhi para pembuat keputusan, maka dapat dikatakan bahwa usaha yang dilakukan telah menemui kegagalan.

Cara yang digunakan oleh kelompok kepentingan untuk memengaruhi para pembuat keputusan berbeda satu sama lain. Hal ini dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing kelompok itu sendiri.

Berikut strategi yang digunakan oleh kelompok kepentingan dalam menyalurkan tuntutannya:

Pendekatan Kepada Legislatif, Kabinet, dan Birokrasi

Melobi atau lobbying adalah salah satu strategi yang peling banyak digunakan. Kelompok kepentingan menyalurkan kepentingannya melalui saluran legislatif, kabinet, dan birokrasi.

Apabila wewenang pembuatan keputusan dilimpahkan atau didelegasikan kepada cabang-cabang birokrasi, maka hubungan kelompok dengan birokrasi di berbagai tingkat dan departemen mempunyai makna yang sangat penting.

Demonstrasi

Demonstrasi dan tindak kekerasan seperti huru-hara, kerusuhan, konfrontasi merupakan salah satu strategi yang sering dipakai untuk menyalurkan kepentingan atau tuntutan kelompok-kelompok kepentingan.

Kelompok kepentingan yang menggunakan saluran ini biasanya tergolong sebagai kelompok kepentingan anomik. Kelompok kepentingan anomik terbentuk secara spontan dan hanya seketika.

Saluran ini dipilih karena saluran yang lain sudah tertutup untuk memengaruhi pembuat keputusan. Oleh karena itu, ada kekerasan yang dilakukan secara spontan oleh kelompok anomik, tetapi ada juga yang dilakukan oleh kelompok kepentingan lain untuk menyatakan tuntutannya.

Perwakilan Langsung

Perwakilan langsung dalam badan legislatif sangat memungkinkan kelompok kepentingan mengkomunikasikan kepentingannya secara langsung dan terus menerus.

Strategi perwakilan langsung dapat berjalan apabila kelompok kepentingan yang bersangkutan mempunyai anggota-anggota yang duduk dalam parlemen.

Hubungan Pribadi

Hubungan pribadi juga menjadi salah satu strategi kelompok kepentingan dalam memengaruhi sebuah kebijakan. Hubungan pribadi ini bisa berupa hubungan keluarga, sekolah atau almamater, atau hubungan lain yang sifatnya kedaerahan.

Strategi ini sering digunakan oleh kelompok kepentingan non-asosiasional. Kelompok kepentingan non-asosiasional adalah kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam yang belum maju, tidak terorganisir dengan rapi, serta bersifat temporer.

Media Massa

Media massa yaitu televisi, radio, surat kabar, dan media digital menjadi salah satu saluran yang digunakan oleh kelompok kepentingan untuk menyuarakan kepentingan dan tuntutannya.

Dalam masyarakat atau negara yang menganut sistem demokratis, peran media massa menjadi sangat penting. Sebaliknya, dalam negara yang menganut sistem otoritarian, media massa bukan lagi sebagai penyalur kepentingan-kepentingan dari kelompok kepentingan.

Partai Politik

Partai politik menjadi salah satu pilihan strategi kelompok kepentingan dalam menyampaikan kepentingan dan tuntutannya. Hal ini adalah hal yang wajar karena partai politik itu sendiri adalah wujud dari kelompok kepentingan institusional. Salah satu fungsinya adalah mengartikulasikan kepentingan masyarakat.

Efektivitas partai politik sebagai saluran untuk menyuarakan kepentingan dari kelompok kepentingan dipengaruhi oleh sistem partai politik yang dianut.

Partai politik yang sangat ideologis lebih cenderung mengendalikan kelompok-kelompok kepentingan yang berafiliasi dengannya. Sedangkan partai politik yang organisasi partainya terdesentralisasi seperti di Amerika Serikat, kurang begitu tanggap terhadap kepentingan dan tuntutan dari kelompok kepentingan.

Referensi

• Roskin, Michael G. 2016. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Kencana
• Budiyanto. 1997. Dasar-dasar Ilmu Tata Negara. Jakarta: Erlangga