Di Rapim TNI-Polri, Jokowi Singgung Soal Kondisi Global yang Tak Menentu

Jokowi menyebutkan, invasi Rusia di Ukraina menambah ketidakpastian kondisi global saat ini.

"Tantangan ke depan tidak semakin gampang, tidak semakin mudah tapi penuh dengan ketidakpastian. Dulunya ketidakpastian itu karena disrupsi teknologi, revolusi industi 4.0 tapi ditambah lagi dengan pandemi, ditambah lagi dengan perang di Ukraina," kata Jokowi.

"Sehingga ketidakpastian global yang sudah merembet kepada ketidakpastian negara-negara di mana pun di dunia ini semakin meningkat," ujar Jokowi.

Jokowi juga menyebutkan kelangkaan kontainer, kelangkaan pangan, dan kenaikan inflasi yang juga jadi pemicu ketidakpastian global.

"Yang juga tidak kita duga-duga muncul kelangkaan pangan, di beberapa negara sudah terjadi dan di semua negara terjadi yang namanya food raid, harganya semuanya naik," ungkap presiden.

"Beberapa negara besar juga mengalami, beberapa negara sudah di atas 90 persen, hati-hati dengan ini yang namanya urusan pangan," lanjut Presiden.

Kepala Negara mengingatkan soal angka inflasi di berbagai negara yang kini semakin naik dan menjadi tantangan bagi masyarakat. Di Amerika Serikat contohnya, saat ini inflasi sudah melebihi tujuh persen.

"Di beberapa negara ada yang sudah di atas 50 persen, di atas 30 persen, jangan dianggap enteng hal-hal seperti itu? Artinya apa? Masyarakat yang ingin membeli barang harus membayar dengan harga yang lebih tinggi," tambah dia.

Hingga saat ini Presiden Jokowi belum menegaskan sikap atas konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Pada 24 Februari lalu, Presiden menyerukan soal penghentian perang Hal itu disampaikannya melalui unggahan di akun Twitter resminya @jokowi.

"Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia," ujar Jokowi.

Kicauan kepala negara itu disampaikan secara singkat dan tanpa memberikan konteks terhadap kondisi peperangan mana yang dimaksud.

Akan tetapi sebagaimana diketahui Rusia saat ini tengah melakukan serangkaian operasi militer terhadap Ukraina.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mendorong Indonesia untuk mengambil peran dalam menengahi konflik antara Rusia dan Ukraina. Hikmahanto mengatakan, salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh Indonesia yakni menginisiasi penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina lewat Majelis Umum (MU) PBB.

"Tentu proses di MU PBB harus diinisiasi oleh sebuah negara anggota PBB. Indonesia dapat mengambil peran ini mengingat Indonesia saat ini memegang Presidensi G20 dan memiliki kewajiban konstitusional untuk turut dalam ketertiban dunia," kata Hikmahanto dalam rilisnya kepada wartawan pada 25 Februari lalu.