Jokowi: Cek Rutin Alat Peringatan Dini Bencana, Kita Sering Tak Disiplin soal ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan jajarannya melakukan pengecekan secara rutin terhadap alat peringatan dini bencana.

Presiden mengingatkan bahwa Indonesia masih tidak disiplin memeriksa infrastruktur peringatan dini bencana.

"Instrumen peringatan dini harus terus di-upgrade dan dicek secara rutin, ini yang sering kita tidak disiplin di sini. Cek secara rutin," ujar Jokowi saat membuka peresmian Rakernas BNPB 2022 secara virtual dari Istana Bogor, Rabu (23/2/2022).

"Saya tahu tidak semua pengadan alat ini dilakukan BNPB. Tapi saya minta BNPB ikut terlibat dan mengingatkan kementerian terkait untuk menjalankan tugas. Karena ini menyangkut keselamatan rakyat," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi pun mengingatkan bahwa BNPB merupakan salah satu pilar utama penanganan bencana di Tanah Air.

Oleh karenanya kepala negara meminta BNPB selalu berbenah diri.

"Pertama, budaya kerja BNPB harus siaga, harus antisipatif, harus responsif dan adaptif. Budaya ini sangat penting karena bencana itu datangnya tidak terduga," tegas Jokowi.

"Bahkan muncul bencana yang tidak terbayangkan sebelumnya, salah satunya adalah pandemi Covid-19. Semua ketidakterdugaan itu harus kita tangani untuk memperkecil risiko bagi masyarakat, bangsa dan negara," lanjutnya.

Kedua, presiden meminta orientasi pada pencegahan bencana harus diutamakan.

Sejumlah bencana seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi memang tidak bisa dicegah.

Akan tetapi banyak jenis bencana yang bisa dikurangi dan dicegah.

Jokowi mencontohkan, banjir bisa dicegah dengan penghijauan, dengan penanaman vegetasi dan longsor juga bisa dicegah.

Langkah-langkah ini menurutnya harus dilakukan secara sinergis antara BNPB dengan kementerian serta lembaga terkait termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.

"Kemudian infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana harus terus ditingkatkan.

Karena kita tahu perubahan iklim dunia arahnya akan semakin mengerikan," ungkap Jokowi.

"Semua negara juga sudah ngeri dan sudah mengalami bencana yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada karena perubahan iklim," tuturnya.

Lebih lanjut, Jokowi meminta BNPB harus aktif mengajak seluruh aparat pemerintah pusat maupun daerah agar semua program pembangunan harus berorientasi pada tanggap bencana.

"Perizinan usaha yang dikeluarkan harus mempertimbangkan risiko bencana, pembangunan infrastruktur harus mengurangi risiko bencana, bukan menambah risiko bencana," katanya.

Terakhir, Jokowi meminta BNPB ikut membangun sistem edukasi kebencanaan terutama di wilayah rawan bencana.

Dia mengingatkan, edukasi kebencanaan dan budaya sadar kebencanaan harus dimulai sejak dini dari setiap individu, dari keluarga, komunitas, sekolah sampai lingkungan masyarakat.

"Gali berbagai kearifan lokal di masyarakat, latih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana, lakukan latihan, simulasi setiap saat. Jangan menunggu sampai datang bencana," tutur Jokowi.

"Agenda besar indonesia tangguh bencana harus dilakukan semua komponen pemerintah dan komponen bangsa, kita rangkul kekuatan dan potensi yang ada di masyarakat. Kita wujudkan masyarakat tangguh bencana," tambahnya.